Short-Cut Pengadaan Vaksin Covid-19 dan Sikap Kita?

Sri Pujiani, S.Pd
Sri Pujiani, S.Pd, Guru SMK Nur Ilahi Ketapang.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Vaksin Sinovac berjumlah 1,2 juta dosis telah didistribusikan keseluruh pelosok negeri, termasuk Kalbar. Selain Vaksin Sinovac, ada enam jenis vaksin Covid-19 lagi, yang di Impor Indonesia (Kemenkes/2020). Yakni, vaksin Covid produksi Biofarma, Astra Zeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer Inc and biontech serta Gavi.

Vaksinasi mendahulukan Presiden RI, Joko Widodo dan sejumlah menteri pada 13 Januari, hari ini. Selanjutnya akan disuntikkan kepada kelompok prioritas yang telah di SMS blast oleh Kemenkes Desember lalu. Yakni, 26.551 orang Tenaga Kesehatan, PNS, tenaga kontrak, honor dan tokoh agama.

Bacaan Lainnya

Setelah itu selesai, barulah masyarakat yang dilakukan vaksin secara bertahap hingga 70 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Bahkan Pemda DKI akan memberlakukan denda 5 juta rupiah bagi penolak vaksin.

Namun, tidak semua dikenakan wajib vaksin. Ma’ruf Amin misalnya. Dia tidak wajib vaksin karena berusia lanjut. Selain itu ada 13 kriteria golongan yang tidak wajib divaksin, karena faktor kesehatan. Seperti penderita hipertensi, ISPA, alergi berat, ginjal, reumatik, pencernaan kronis, diabetes, paru, serta Ibu Hamil dan menyusui dan lainnya.

Dalam tulisan Ahmad Rusydan berjudul “Kebijakan Islam dalam Menangani Wabah Penyakit 2020”, menyebutkan pada 1846 khilafah Utsmani, telah menerapkan vaksinasi saat wabah cacar air.

Hanya saja, banyak pakar epidemiologi dan Ikatan dokter Indonesia meminta pemerintah lebih memperhatikan sisi keamanan vaksin. Jangan sampai pengadaan vaksin justru lebih menguntungkan kapitalis.

Sudahlah bebas dari bea masuk dan pajak, harga vaksinasi ini juga tidak gratis. Bahkan dalam laman CNN indonesia.com (8/12) jutaan vaksin sinovac ini dibanderol dengan harga 10 US$-20 US$.

Sementara CNBC Indonesia.com (10/12) menuliskan bahwa 75 juta rakyat indonesia harus bayar vaksin, dan 32 juta orang gratis. Menkeu telah menandatangani vaksin gratis dari Gavi baru-baru ini.

Dari sini, kita tahu kentalnya aroma kapitalis dalam pengadaan vaksin. Indonesia tidak dapat mengikuti lima negara seperti Perancis, Jepang, Portugal, Belgia dan Arab Saudi. lima negara ini memilih untuk menggratiskan vaksin covid bagi rakyatnya.

Belum lagi tuntas penanganan Covid19, kini telah ada varian baru. Walau Varian baru Covid juga bisa ditekan dengan Vaksin. Tetap saja perlu kebijakan pelengkap seperti lockdown total, menaati protokol kesehatan dan meningkatkan imunitas.

Kepala WHO Tedros AG mengingatkan bahwa vaksin dan obat definitif jangan membuat negara lengah dalam penanganan covid. seperti yang dikutip dari laman kontan.co.id (18/11). Tedros mengatakan, keduanya tidak bisa langsung menghentikan pandemi dengan sendirinya.

Dalam muslimahnews.id (8/10/), Ummu Naira Asfa menuliskan tentang solusi dari sistem Islam, untuk mengatasi pandemi. Pertama, pemimpin akan memisahkan antara yang sehat dan yang sakit.

Lalu melakukan test dan pengobatan hingga sembuh secara cuma-cuma. Kedua, menutup wilayah sumber penyakit . Ketiga, menjamin kebutuhan pokok dan protokol kesehatan. Keempat, menjamin ketersediaan faskes yang cukup dan memadai tanpa menzhalimi tega kesehatan. Kelima, menyokong pendanaan untuk riset penemuan vaksin.

Lalu bagaimana sikap kita? sudah sepatutnya kita mencari tahu apakah virus telah aman dan halal. Jika kedua prasyarat tersebut telah terpenuhi, tentu vaksin akan mudah diterima oleh masyarakat.

Apalagi jika vaksin seluruhnya digratiskan. Karena telah menjadi kewajiban negara menyediakan fasilitas kesehatan secara gratis, agar mudah dijangkau oleh masyarakat. Demi menekan angka mortalitas wabah dan memutus penyebaran pandemi ini. (allahualam bi shawab).

Penulis: Sri Pujiani, S.Pd, Guru SMK Nur Ilahi Ketapang.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *