Arteria Dahlan: Ribka Tjiptaning Tolak Vaskin Bukan Pernyataan Utuh

Arteria Dahlan
Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan. (MUhlis S/Insidepontianak.com)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan mengklaim, pernyataan anggota DPR RI, Komisi IX dari Faksi PDI-P, RibkaTjiptaning yang menyatakan menolak divaksin, sejatinya bukanlah pernyataan utuh, sebagaimana yang terjadi saat rapat di forum Komisi IX bersama Menteri Kesehatan, Selasa lalu.

Akibat pernyataan tersebut dipotong, maka jadilah kontroversi. Seakan, menggiring publik untuk tidak percaya dengan keamanan vaksin Covid-19. Padahal, menurut Arteria, Ribka justru mengendorse Kementerian Kesehatan. Agar vaksinasi yang disuntikkan ke masyarakat dijamin keamanannya. Tidak dilakukan asal-asalan.

Bacaan Lainnya

Sebelumnya, Ribka Tjiptaning menyatakan, menolak divaksin Covid-19 di hadapan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM Penny Lukito, dan Direktur PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir, saat rapat kerja Komisi IX, Selasa 12 Januari 2021. Karena dia ragu keamanan vaksin.

Sebab, dari pengalaman pemberian sejumlah vaksin lain, yang justru membuat orang lumpuh hingga meninggal dunia. Misalnya, vaksin antipolio membuat sejumlah orang lumpuh di Sukabumi dan vaksin kaki gajah di Majalaya menyebabkan 12 orang meninggal dunia.

“Jadi, kalau saya melihat ya, justru yang disampaikan ibu Tjiptaning itu, harus vidionya dilihat utuh. Bukan vidio pada saat dia mulai bicara,” kata Arteria Dahlan diwawancarai, insidepontianak.com, di Pontianak, Kamis (14/1/2021).

Arteria memastikan, prinsipnya, PDI-P komitmen mendukung pemerintah menyukseskan program vaksinasi Covid-19. Tanpa terkecuali. Buktinya, di forum rapat Komisi IX, bersama Menteri Kesehatan. Saa itu, jelas bagaimana endorsmen PDI-Perjuangan kepada pemerintah, dalam menyelesaikan Pandemi Covid-19 melalui metode vaksin.

“Mbak Ning hanya melihatkan, bahwa kalau vaksin ini, harus serius meyakinkan publik. Tapi, bahasa yang kemarin itu kan, hanya diambil sebagian,” kata Arteria.

Dia meminta, publik bernalar sehat. Tak mudah tergiring isu menyesatkan. Percaya kebijakan pemerintah. Sebab ia meyakini, tak mungkin negara menyengsarakan rakyatnya. Termasuk soal keamanan vaksin Sinovac ini. Presiden Joko Widodo sendiri, sudah menunjukkan. Ia berani menjadi orang pertama di Indonesaia menerima vaksin.

“Kami apresiasi penuh Presiden menjadi orang yang pertama divaksin. Termasuk juga mbak ning itu, semuanya sedia kok buat divaksin. Tapikan, kata mbak Ning, kalau vaksinnya bermasalah, saya gak mau. Tapi pada prinsipnya, kalau vaksinnya aman, semuanya akan divaksin. Itu kan sederhananya omongan mbak ning. Kan begitu,” katanya.

Legislator PDI-Perjuangan dari Dapil Jawa Timur itu, mengajak seleruh pihak belajar menilai suatu kebijakan dari berbagai sudut pandang. Termasuk melihat kebijakan program vaksin, harus dicermati secara jernih. Supaya, pikiran tak sesat. Tak mudah ikut-ikut menyalahkan satu sama lain.

“Jadi, melihat keadaan atau kebijakan itu jangan pada saat hadirnya kebijakan. Tapi kenapa kebijakan itu ibuat? Sehingga kita bisa lebih bijak lagi,” pesanya.

Menurutnya, saat ini vaksinasi mejadi harapan baru. Mestinya semua saling dukung. Supaya bangsa ini bisa keluar dari teror pandemi Covid 19.  Dia memastikan, pemerintah hadir memberikan perlindungan terbaik untuk seluruh rakyat.

“Kita kebayang gak si, Maret 2020 lalu, semua orang bingung. Jangankan vaksin. Yang namanya masker lenyap. Sekarang, ada yang bisa menyiapkan vaksin dalam jumlah besar. Sederhananya itu. Penyelamatan umat yang diutamakan,” ujarnya.

Karena itu, dia berpendapat, vaksin Sinovac yang didatangkan dari cina dengan tingkat efektivitas diangka 60 persen, tak perlu diperdebatkan panjang. Sebab, semua sudah dikalkulasi para ahli. Di sisi lain, saat ini negara pun butuh vaksin dengan jumlah yang besar. Karena sekarang negara belum bisa menyediakan vaksin Covid-19.

“Kita dalam posisi tidak bisa menyediakan vaksin. Kita dalam posisi membutuhkan vaksin untuk 265 juta rakyat. Pilihannya apa? Yang ada, vaksin kita ambil. Tapi 60 persen (efektivitasnya), bukan berarti vaksin Sinovac itu bermasalah,” katanya.

Arteria menilai, secar karakter, semua jenis vaksin yang ada, sejatinya juga belum melalui proses uji klinis tahap tiga. Karena itu, dia tak mempermasalahkan, jika ada pihak-pihak yang masih khawatir kemungkinan pelaksanaan vaksinasi  ‘gagal’.

“Tapi yang penting, hargai upaya negara untuk menyelamatkan rakyatnya. Makanya, yang saya katakan tadi. Jangan lihat kebijakan itu. Tapi kenapa kebijakan itu diambil,” imbuhnya.

Arteria menyebutkan dalam situasi pandemi ini, negara memang mesti mengambil kebijakan yang tegas dan cepat. Setiap kebijakan yang diambil pasti penuh resiko. Pro dan kontra hal biasa. Begitulah dinamika negara yang menganut sistem demokrasi.

“Nanti kalau tida ada (menyediakan vaksin), kita dibilang terlambat. Sekarang sudah ada masih dipermasalahkan. Tapi biasa. Namanya negara demokrasi. Tapi, kita butuh yang namanya, publik juga menggunakan nalar dan kewarasan berpikir,” pesannya.

Dia mejamin, program vaksinasi yang sudah dicanangkan pemerintah, niatnya murni untuk melindungi keselamatan rakyat. Sehingga masyarakat tak perlu khawatir atau ragu dengan kebijakan yang sudah ditapkan. Bagi yang tak mau divaksin tidak ada paksaan. Negara menjamin.

“Pak jokowi, juga tidak memaksa. Pak jokowi hanya mengimbau, ada salah satu alternatif menyelamatkan masyarakat dari pandemi Covid-19, melalui metode vakin. Ini dilakukan dalam konteks bagaimana menyelamatkan rakyat. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Itu pak jokowi selalu mengingatkan kita semua,” tutupnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *