13 Wilayah di Kalbar Zona Oranye Lagi, Pengamat: Perketat Penerapan Prokes

PONTIANAK, insidepontianak.com – Data Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar per 17 Januari 2021, dilaporkan 13 Kabupaten Kota di Kalimantan Barat kembali berstatus zona oranye, atau zona resiko sedang penyebaran Covid-19. Kecuali Kabupaten Mempawah, masih zona kunig.

Padahal, langkah pengetatan protokol kesehatan telah dilakukan Satgas Covid-19 di Kalbar. Namun nyatanya, hal tersebut tak mampu memberikan hasil maksimal. Laju penularan Covid-19 masih terus menyebar.

Bacaan Lainnya

Ahli Epidemologi Poltekes Pontianak, Malik Saepudin menilai, upaya pemerintah menangani Covid-19, masih belum maksimal. Karena, pengetatan protokol kesehatan masih belum diterapkan secara berkelanjutan. Akibatnya, pengendalian kasus Covid-19 tak bertahan lama.

“Begitu kendor (pemberlakukan protokol kesehatan) kasus meningkat lagi,”kata Malik Saepudin kepada insidepontianak.com, Selasa (19/1/2021).

Menurutnya, upaya penangan Covid-19, mestinya mengacu pada Undang-undang Karantina. Pemprov dan Pemkab harus fokus menaggulangi Pandemi. Lajunya perkembangan kasus saat ini, mestinya kebijakan lockdown nasional dipertimbangkan pemerintah.

Karena, data statistik Worldometer per Senin 7 Desember 2020, menyebutkan jumlah kasus Covid-19 di dunia mencapai 67.390.471. Tersebar di 218 negara dan teritorial. Beberapa negara tercatat berhasil menekan laju penularan. Bahkan beberapa negara ada yang mampu menekan kasus hingga zero.

Sebut saja Singapura,  Malasysia,  Brunai,  Selandia Baru,  Cina dan Vietnam. Sementara Indonesia, kasus penamabhan terus terjadi. Data Covid-19 yang dihimpun pemerintah secara nasional, per Selasa 5 Januari 2021, penambahan kasus baru mencapai 7.445 kasus.

Sedangkan total pasien positif Covid-19 sampai saat ini se nasional, tembus di angka 779.548 orang. Yang meniggal dunia akibat Covid-19 mencapai 23.109 pasien (Case fatallity Rate: 3% atau dalam setiap 100 penderita ada 3 kematian).

“Saat ini pademi Covid-19 di Indonesia telah mengarah pada episentrum, atau ledakan kasus Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara. Sebagaimana telah diprediksi pakar epidemiologi Malaysia, Juli 2020 lalu,”terang Sapiudin.

Dia pun menyarakan, pemerintah mengambil pelajaran dari negara yang berhasil mengendalikan virus, terutama teknis dan keseriusan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Apalagi amanat Undang-undang nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan menyebutkan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat, dari penyakit atau risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan.

“Barangkali, diperlukan penyamaan persepsi pemerintah dengan melibatkan para pakar multidisiplin. Kuhsususnya epidemiologi dan ekonomi kesehatan. Sehinga, penghitungan secara matang dapat dilakukan,” pesan Saepudin.

Karenanya, kebijakan lockdown nasional harus dipertimbangkan pemerintah. Sebab, dampak kesehatan akibat Covid-19 yang tak terkendali ini, akan lebih serius ketika sebagian besar wilayah di Indonesia, sudah dalam keadaan darurat kesehatan dengan status siaga  satu.

Apalgi tren kematian tenaga kesehatan (nakes) akibat virus Corona terus meningkat, sejak bulan Oktober hingga Desember 2020. Data Gugus Tugas Nasional menyebutkan, sampai saat ini, tercatat 237 dokter wafat akibat terpapar virus Corona. Jumlah kematian itu belum termasuk perawat di rumah sakit.

“Lebih tragis lagi adalah, para ulama penyejuk dan pencerah umat, juga menjadi korban keganasan Covid-19 di Indonesia,” katanya.

Disisi lain, kondisi tersebut juga akan membuat ambruknya sistem kesehatan, keterisian tempat tidur ICU, dan isolasi yang sudah melebihi 70 persen. Untuk itu lah, Saepudin mendorong, penanganan dan penanggulangan Covid-19, harus merujuk pada UU Karantina. Yaitu, harus dilakukan lockdown secara nasional dan menyeluruh. Bukan parsial.

Karena, WHO pun telah merekomendasikan bahwa penanganan terbaik untuk pengedalian penyakit menular harus dilakukan pada sumbernya, yakni manusia.

Menurutnya, pemerintah Tiongkok bisa dicontoh dalam penerapan Lokdown. Sejak 23 Januari 2020, Tiongkok menerapkan lockdown di 20 Provinsi. Salah satunya, adalah provinsi Hubei dan Wuhan sebagai ibu kotanya.

Sekitar dua bulan, pascalockdown diberlakukan, Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok umumkan tidak ada laporan kasus Covid-19 baru di Provinsi tersebut.

“Berita tersebut telah menunjukkan bahwa, lockdown terlihat efektif menekan laju penyebaran virus,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *