Penyegelan Ruang Pimpinan, Ria Mulyadi Dianggap Tak Layak Pimpin DPRD Mempawah

Penyegelan Kantor DPRD Mempawah
Ruang pimpinan DPRD Mempawah disegel oleh anggotanya lantaran kecewa atas kinerja Ketua DPRD yang dianggap tak paham aturan, Kamis (21/1/2021). (Ist)

MEMPAWAH, insidepontianak.com – Sejumlah anggota DPRD Mempawah menganggap Ria Mulyadi, tak layak menjadi pimpinan legislatif. Ketua dewan itu disebut-sebut tak paham aturan dan lambat mengambil keputusan.

Kekesalan anggota DPRD terhadap Ria Mulyadi pun memuncak. Mereka melayangkan mosi tidak percaya dan menyegel ruang pimpinan, rapat dan paripurna, Kamis  (21/1/2021). Kisruh di lembaga mewakili rakyat Mempawah itu terjadi sejak awal tahun 2021.

Bacaan Lainnya

“Lambat dalam mengambil keputusan, tidak jelas menggunakan aturan. Dia ini ketua legislatif rasa eksekutif. Dibuatnya anggota ini macam bawahannya. Padahal kita mempunyai hak dan kedudukan yang sama,” kata anggota DPRD Mempawah, Fraksi Nasdem, H Anwar.

Dia menilai, Ria Mulyadi tidak layak menduduki kursi Ketua DPRD. Sebab tidak paham aturan main di legislatif. Beberapa keputusan sering diambil sendiri tanpa melibatkan anggota.

“Pimpinan DPRD itu politik kolegial. Kalau dia tidak paham maka harus koordinasi dengan unsur pimpinan lainnya. Atau setidaknya minta nasihat ke Sekwan selaku penanggungjawab di lembaga,” tegasnya.

Ria Mulyadi dinilai sewenang-wenang, sebagai ketua kata H Anwar, dia tak boleh merasa menjadi bos di lembaga legislatif. Alasannya, Ketua DPRD dari Fraksi Golkar itu memutuskan sesuatu tanpa melihat landasan hukum perundang-undangan.

“Sifat kedewanan ini kolektif. Tidak ada bos, tidak ada anak buah. Jangan menganggap kami anggota ini diperlukan seperti anak buah. Makanya kita ini punya kedudukan yang sama. Setiap keputusan harus dibicarakan di lembaga jangan diambil keputusan sendiri,” katanya.

Penyegelan ini bentuk ekspresi kekesalan lantaran sudah pekan keempat belum ada agenda apa pun di DPRD. Termasuk membahas program kerja di tahun 2021. H Anwar berpendapat, jika terus seperti itu sama saja DPRD makan gaji buta.

“Kami kecewa, Ini sudah masuk minggu keempat, tidak ada program kerja. Sementara kita punya tanggung jawab terhadap konstituen. Banyak yang harus dibahas di DPRD ini. Contoh saja, saat ini seharusnya kita bisa membahas tentang kelanjutan penanganan Covid-19 di Mempawah,” bebernya.

Padahal kata H Anwar, dalam amanat undang-undang, setiap awal tahun di minggu pertama, DPRD harus sudah mulai menyusun program kerja tahunan.

“Saya sudah enam tahun di lembaga ini. Baru tahun ini dewan belum menyusun program kerja tahunan. Artinya kita cuma datang duduk diam balik, ini kan buang-buang waktu percuma,” sesalnya.

Ketua DPRD itu pun diminta segera melakukan rapat internal bersama anggota. “Kami minta klarifikasi pimpinan kenapa sampai hari ini belum pernah ada rapat internal, program kerja dan kegiatan kedewanan. Berarti dewan makan gaji buta,” katanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *