Pejabat Menkumham Kalbar Dinilai Lindungi Kakanim Entikong Terkait Kasus Dugaan Perkosaan

Ilustrasi percobaan perkosaan. (Net)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, dinilai lindungi RF, Kepala Kantor Imigrasi Entikong yang diduga perkosa bawahannya.

Bahkan, Kuasa Hukum Korban, Herawan Utoro menyebut, ada beberapa pejabat Kanwil Kemenkumham Kalbar, terang terangan meminta korban, cabut laporan polisi. Korban pun diancam diberi tindakan indisipliner, jika tak mecabut laporannya.

Bacaan Lainnya

Tak hanya itu, Herawan juga mengaku, dia sendiri dihubungi pejabat Kanwil Kemenkumham Kalbar, dan diminta tidak menindaklanjuti permasalahan itu. Alasanya karena, perbuatan tersebut didasari suka sama suka antara korban dan pelaku.

“Inikan tidak pas. Seharusnya korban dilindungi dalam kasus ini,” tegas Herawan Utoro.

Herawan memastikan, tidak ada unsur suka sama suka dalam kasus dugaan perkosaan yang menyeret nama Kepala Kantor Imigrasi Entikong tersebut. Sebab, korban sempat melawan, hingga tak berdaya. Bahkan, pascakejadian korban kata Herawan drop, dan linglung, akibat trauma berat.

“Ini menunjukan dia tidak suka sama suka,” katanya.

Herawan menegaskan, kasus dugaan perkosaan yang diduga dilakukan Kepala Kantor Imigrasi Entikong terhadap bawahannya itu tetap dilanjutkan. Dia akan memberikan perlindungan hukum maksimal terhadap korban.

Saat ini, pihaknya pun terus menunggu perkembangan pemeriksaan di kepolisian. Beberapa saksi sudah disiapkan, termasuk mereka yang menyaksikan korban drop pascakejadian itu.

“Yang kita tau polisi telah menerima dan meminta keterangan berbagai saksi. Proses penyelidikan tengah berproses,” katanya.

Herawan pun menyebut, korban sudah sejak awal setelah alami dugaan perkosaan itu, langsung laporkan RF ke Polisi sekaligus ke Kanwil Kemenkumham Kalbar. Harapannya supaya mendapatkan perlindungan.

“Korban langsung menceritakan kasusnya dan minta perlindungan hukum, sebab terlapor ini Kakanim di sana,” kata Herawan.

Sayangnya, upaya korban tersebut direspon berbeda oleh pejabat di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalbar. Korban malah diminta mencabut laporannya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *