PT EUP (Dapat) Terancam Pidana Kerusakan Lingkungan

PT EUP
Pipa HDPE milik PT EUP yang dipasang panjangnya lebih dari 1 kilometer ke tengah laut. Sampai ke Treastle Pelabuhan Internasional Kijing.

MEMPAWAH, insidepontianak.com – Operasional PT Energi Unggul Persada (EUP) di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, berdampak negatif bagi warga Desa Sungai Limau. Limbah pengolahan Crude Palm Oil (CPO) diduga telah merusak lingkungan sekitar. Warga mendesak perusahaan untuk bertanggung jawab, memberikan solusi dan kompensasi.

Tanggung jawab perusahaan industri terhadap pelestarian lingkungan, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian. Pasal 21 menegaskan, perusahaan industri punya kewajiban, dalam upaya pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Jika diabaikan, pidana penjara mengancam.

Bacaan Lainnya

Grafis Insidepontianak.com

“Jika demikian (pencemaran lingkungan), ini sudah masuk kategori tindakan pidana yang bisa diberikan kepada perusahaan,” tegas  Agus Sutomo, aktivis lingkungan dan sosial.

Pasal di atas, secara tegas menjabarkan sanksi hukum terhadap pelaku perindustrian perusak lingkungan. Bila dilakukan dengan sengaja, dapat dipidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp100 juta.

Sedangkan jika dilakukan tidak sengaja atau kelalaian, maka dapat dipidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp1 juta rupiah, sesuai Pasal 27 ayat (2) UU Perindustrian.

Sepengamatan Agus Sutomo, konflik perusahaan dengan warga, menunjukkan ada hal yang tak beres. Dia meyakini, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), bahkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) tak berjalan, sehingga pencemaran lingkungan terjadi.

“Kalau saya lihat UKL, UPL dan Amdal perusahaan itu tidak clear. Tidak ada pemeriksaan yang detail atas kondisi lingkungan, dan pengecekan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Provinsi,” terangnya.

Menyoal kerusakan lingkungan akibat limbah itu, pekan lalu, Insidepontianak.com melihat langsung kondisi parit di areal perkebunan kelapa warga, yang diduga telah tercemar oleh perusahaan. Bersama warga Desa Sungai Limau, kami masuk ke sisi kiri perusahaan.

Di sepanjang jalan raya Desa Sungai Limau, ada parit yang lebarnya tiga meter. Parit itu terhubung ke parit kecil selebar 1,5 meter yang menjurus ke areal perkebunan kelapa warga di sisi kiri perusahaan.

Di kebun kelapa warga, banyak parit saling terhubung, vertikal dan horisontal. Parit itu kotor. Menghitam dan berminyak. Semakin dekat dengan perusahaan, kondisi parit semakin kotor.

Ditemukan limbah yang diduga bekas tumpahan CPO. Menurut keterangan warga setempat, limbah itu terbawa arus saat banjir dan hujan deras.

Parit yang ada di areal perkebunan kelapa warga jaraknya hanya 50 meter dari PT EUP kotor dan berbau. Parit tersebut juga terhubung dengan kolam yang ada di belakang Water Treatment Plant (WTP) PT EUP.

Nurhayati, warga setempat berkeluh kesah. Dia terpaksa merasakan dampak buruk dari limbah yang dibuang sembarangan.

Katanya, pohon dan buah-buahan milik warga menjadi mati. Bahkan, aliran parit yang dulunya digunakan untuk mencuci, tak dapat digunakan lagi. Airnya hitam. Persis dengan penelusuran yang kami lakukan di lokasi itu.

“Pohon kelapa milik warga di sekitar situ mati. Pohon mangga mati. Jadi, tanah itu tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam lagi,” ujarnya.

Selain tanaman rusak dan mati, aroma busuk di sekitar lokasi menyengat hidung. Polusi udara itu, membuat tak nyaman. Mencium bau itu, terutama saat makan, bisa membuat muntah. “Aromanya tidak sedap sekali, bau busuk,” katanya.

Pencemaran limbah juga terjadi di parit warga, di belakang bangunan Kernel Crushing Plant (KCP) dan Water Treatment Plant (WTP). Limbah operasional pabrik mengalir langsung ke parit, berbatasan langsung dengan kebun kelapa warga.

Di sini tak perlu menunggu banjir. Hujan deras sebentar saja, limbah itu langsung masuk ke parit-parit kecil di areal perkebunan dataran rendah. Sedangkan parit di areal perkebunan itu, terhubung langsung dengan parit warga Desa Sungai Limau dan Desa Sungai Tanjung. Bahkan, pohon kelapa yang tumbuh di areal perkebunan itu, daunnya menguning dan tidak produktif lagi.

Sementara, di belakang Water Treatment Plant, kami menemukan kolam selebar tiga meter dan panjang sekitar 30 meter, dibuat dengan alat berat. Kolam itu diduga dimanfaatkan sebagai water base perusahaan. Kondisinya bersih.

Namun aneh, kolam itu terhubung langsung dengan parit kebun kelapa warga yang lebarnya 1,5 meter. Kondisinya malah kotor, warnanya hitam dan berminyak. Diduga kuat, limbah operasional perusahaan mengalir di situ.

Di belakang PT EUP, ada empat pipa HDPE berukuran setara pohon kelapa. Pekerja konstruksi di sana mengatakan, panjangnya lebih dari satu kilometer. Membentang ke tengah laut sampai ke Treastle Pelabuhan Internasional Kijing yang sedang dibangun PT Wijaya Karya (Wika), perusahaan konstruksi milik pemerintah Indonesia.

Kolam yang dibuat PT EUP di belakang Water Treatment Plant (WTP) sebagai sumber air tawar tampak bersih. Namun kolam ini terhubung dengan parit warga. Parit warga kotor dan berminyak.

Pekerja di perusahaan itu, tak mau disebutkan namanya, menyatakan, rencananya, pipa-pipa itu bakal menyedot CPO yang diekspor ke luar negeri. CPO itu tidak akan diangkut lagi oleh truk. Setelah disedot kemudian dimasukkan ke penampungan.

Pekerja itu menjelaskan, selama ini truk pengangkut CPO dari berbagai perusahaan di Kalbar, masuk ke PT EUP untuk bongkar muat. CPO dari truk tangki dialirkan ke penampungan sementara di bawah tanah.

Pernah satu kali terjadi, CPO dari truk tangki tumpah karena sopirnya lupa mengunci keran pengeluaran. Ketika dibuka oleh karyawan PT EUP, CPO tersebut langsung menyembur.

“Seharusnya waktu dibuka, tidak tumpah. Jadi, kita bisa pasang selang yang mengalir ke penampungan. Kemudian dibuka keran dari truk, lalu CPO mengalir ke penampungan bawah tanah,” katanya.

Selama beroperasi, KCP yang mengolah kernel menjadi bungkil mengeluarkan debu. Kalau angin kuat, debu bungkil di perjalanan melewati katrol menuju gudang penampungan. Bungkil yang berada paling belakang PT EUP, terlihat ekskavator mengarai dan meratakan bungkil-bungkil itu, agar tidak menggunung. Aromanya menyengat dan keluarkan tak sedap. Warga mengeluhkan kondisi itu.

Konflik dengan Warga

Unjuk Rasa
UNRAS – Unjuk rasa sekelompok warga Desa Sungai Limau di PT Energi Unggul Persada (EUP) berlanjut hingga Selasa (9/2/2021). (Ist).

Sedari awal PT EUP beroperasi, tahun 2020, warga setempat mulai merasakan dampaknya. Misalnya, keluarga Ratna. Ia bermukim di samping kanan perusahaan.

Dari rumahnya nampak jelas, warna biru besi konstruksi perusahaan. Sehari-hari, dia dan keluarga harus menerima dampak langsung operasional perusahaan. Pertama, dari suara bising. “Perusahaan itu sering beroperasi 24 jam,” kata Ratna.

Kondisi itu membuat diri dan keluarga, sulit pejamkan mata untuk terlelap. Belum pulas tidur, tiba-tiba terbangun oleh suara truk yang tiba-tiba melintas. Tetangga juga merasakan hal serupa.

Ketika siang hari, debu beterbangan dan membuat pernapasan terganggu. Debu juga mengotori semua perabot rumah, daun jendela, jemuran pakaian, teras rumah dan dedaunan. Hanya hujan yang sanggup menghapus debu. Selebihnya adalah kerja keras tiap hari membersihkan semua perabot dan pakaian.

Kondisi tak berpengharapan itu menyebabkan warga melakukan demo. Menyuarakan hak mereka. Selama tiga hari berturut-turut, 8-10 Februari 2021, warga mengadakan unjuk rasa di pintu masuk PT EUP. Tak hanya lelaki, ibu-ibu dan anak pun turun ke jalan. Mereka menyuarakan aspirasi. Aparat menjaga ketat, arus lalu lintas terhambat.

Aksi unjuk rasa hari pertama, aparat dan warga adu mulut. Sempat memanas. Namun, segera diredam. Mediasi juga dilakukan dengan manajemen perusahaan, dan minta perwakilan warga masuk. Tak ada kesepakatan. Hari kedua, unjuk rasa mulai memanas. Situasi tak terkendali. Warga dan aparat baku hantam. Hari ketiga, kericuhan memuncak. Polisi menangkap tiga warga: jono, Roni dan Eko. Polisi menetapkan Eko sebagai tersangka karena diduga memukul Danramil Sungai Kunyit, Kapten CZI Irman Herniman.Unjuk Rasa Warga di PT EUP

TOLONG – Warga Desa Sungai Limau berusaha menolong temannya yang diamankan aparat saat terjadi kericuhan di depan pintu masuk PT EUP, Rabu (10/2/2021). (Ya’ M Nurul Anshory/Insidepontianak.com).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *