DAD Kalbar Serahkan Kasus Dugaan Penganiayaan GM PT MIS ke Jalur Hukum

Hotel Star
PERTEMUAN - Ketua DAD Kalbar, Jakius Sinyor memberikan pidato pada pertemuan di Pontianak, Jumat (7/6/2019). (Foto FB Tanto Yakobus)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Barat, Jakius Sinyor menghormati proses hukum yang menjerat HS atas dugaan tindak pidana persekusi berujung penganiayaan terhadap GM PT MIS, Hardi Kusuma.

“Masalah penganiayaan, kita serahkan ke penegak hukum tentang sanksi apa yang akan diberikan,” terang Jakius Sinyor, Sabtu (6/3/2021).

Bacaan Lainnya

Ia menegaskan, pihak DAD Kalbar tidak mau mencampuri urusan ini. Karena bukan ranah DAD untuk masalah hukum. Tetapi jika pihak kepolisian meminta dirinya untuk memberikan keterangan, ia siap agar proses hukum berjalan lancar.

“DAD tidak mau ikut campur, karena DAD bukan untuk ranah hukum tapi di adat saja,” kata Jakius.

Jakius menjamin akan selalu mendukung apa pun yang aparat kepolisian lakukan, termasuk menahan oknum anggota TBBR itu.

“Kita mendukung apa yang sudah dilakukan anggota kepolisian karena hukum harus kita hormati dan hargai,” tutupnya.

Jakius berharap anggota TBBR dapat menahan diri dan menungu proses hukum selesai serta tidak bertindak anarkis.

Sebelumnya, General Manajer PT MIS, Hardi Kusuma diperkusi dan dianiaya dalam mediasi masalah penyegelan lahan yang berlangsung di Hotel My Home Sintang, Rabu (22/2/2021).

Akibat kejadian itu, dia alami luka robek di bagian bibir dengan tiga jahitan. Hardi tak menyangka kejadian nahas itu menimpanya. Pasalnya, upaya komunikasi persuasif sudah dilakukan.

Bahkan, dia datang ke pertemuan itu seorang diri mewakili perusahaan dan ditemani pengurus Dewan Adat Dayak (DAD), Kalbar, Irenius. Pertemuan itu sejatinya diharapkan memberi solusi terbaik. Namun, persekusi dan penganiayaan yang didapat.

Hardi menjelaskan, pertemuan itu dilakukan untuk menyelesaikan persoalan penyegelan lahan PT MIS yang berlokasi di Desa Danti, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang.

Belakangan, penyegelan itu diketahui dilakukan oleh Ketua DAD Desa Sepak, Kabupaten Sambas, Hendri Kusbau CS. Mereka menganggap perizinan HGU lahan PT MIS sudah habis.

Atas dasar itu, mereka ingin lahan tersebut dikembalikan ke masyarakat adat. Sementara, PT SIM menganggap HGU mereka masih aktif sampai 2029.

Dari masalah itu diiinisasi pertemuan. Yang mengarahkan adalah ketua DAD Kalbar, Jakius Sinyur. Jakius minta Hardi menghubungi Agustinus. Ketua DAD Kabupaten Sambas.

Hardi lantas menghubungi. Agustinus arahkan agar pertemuan digelar di hotel My Home Sintang. Rabu, 22 Februari 2021, Hardi berangkat ke Sintang. Ia ditemani Irenius, pengurus DAD Kalbar.

Semula, pertemuan direncanakan malam. Tapi batal. Agustinus CS masih di perjalanan. Akhirnya, pertemuan berlangsung dini hari, sekitar pukul 2.00 WIB.

Hardi menyangka, pertemuan itu, tak melibatkan orang banyak. Rupanya yang datang belasan orang. Sedangkan dia sendiri mewakili perusahaan.

“Agustinus dan rombongannya sebanyak 15 orang. Setiap saya mau bicara, selalu dipotong,” kata Hardi ditemui Inisidepontianak.com di Kantornya, Kamis (4/3/2021).

Pertemuan itu jadi tak kondusif. Orang-orang yang dibawa Agustinus marah. Hardi dipersekusi. Hingga dilempar gelas minuman oleh orang yang berinisal HS. Bibirnya robek. Darah mengucur membasahi bajunya. Kejadian itu sekitar pukul 02.40 WIB.

Setelah mendapat perlakukan itu, paginya Hardi melapor ke Polres Sintang. Minta orang yang telah melemparnya gelas, hingga menyebabkan bibirnya robek ditangkap. Sebab perbuatan itu, sudah kriminal.

“Saya minta divisum,” ujarnya.

Pukul 8.00 WIB, Hardi pulang ke Pontianak. Satreskrim Polres Sintang bergerak cepat, mengamankan sejumlah orang yang terlibat di pertemuan itu. Sejumlah saksi diperiksa.

“Satu orang ditahan dan dilimpahkan ke Polda Kalbar,” ucapnya.

Belakangan, orang yang ditahan itu diduga anggota Borneo Bangkule Rajakng (TBBR). Bukan tanpa alasan. Sejumlah warga yang tergabung dalam organisasi adat itu melakukan demo di GOR Patih Gumatar, Sintang, Rabu, 3 Maret 2021.

Mereka justru minta Hardi cabut laporan polisi. Jika tidak, aset lain milik PT MIS diancam disegel. Selain itu, mereka juga menuduh Hardi telah mencemarkan nama baik TBBR, terkait penyegelan lahan di Desa Danti, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang.

Hardi memastikan, tidak pernah melakukan pencemaran nama baik TBBR, dalam kasus penyegelan lahan itu.

“Dalam hal ini tidak ada menyinggung atau mencemarkan nama TBBR. Saya hanya menyebut, ada oknum TBBR yang melakukan penganiayaan,” terangnya.

Hardi juga memastikan, tuduhan TBBR yang menyebut HGU lahan milik PT MIS di Desa Danti, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, sudah habis, tidak benar. Sebab, HGU itu masih aktif sampai sembilan tahun ke depan.

“Kita sudah jelaskan HGU kita habis pada, 31 Desember 2029, mereka tidak mau tahu,” ucapnya.

Di lain hal, pihak TBBR juga meminta lahan yang telah disegel, agar dikembalikan ke masyarakat adat. Menurut Hardi, permintaan itu tak mungkin diberikan. Sebab aturannya,
meskipun masa HGU sudah habis, lahan tetap dikembalikan ke negara. Bukan ke masyarakat adat.

“Negara yang menentukan, mau dikemanakan lagi melalui BPN,” pungkasnya.

Kabid Humas Polda Kalimantan Barat, Kombes Pol Donny Charles menegaskan, kasus yang menjerat HS, adalah pidana murni aniaya berat, yang membuat orang cedera permanen dan akan dikenakan pasal 351, dengan ancaman lima tahun penjara.

Donny berharap, kasus ini menjadi pelajaran bagi siapa pun, tidak main hakim sendiri. Karenanya, anggota polisi Polda Kalbar menindak tegas perbuatan tersebut.

“Polda Kalbar akan menindak tegas siapa pun yang berani main hakim sendiri, kita punya hukum sendiri,” tutupnya.(Samsul)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *