KLB Demokrat Deli Serdang, Pengamat: Komunikasi Politik AHY Lemah

Pengamat Politik Netty Herawati
Pengamat Politik Netty Herawati. (Ist)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Pengamat Komunikasi Politik Universitas Tanjungpura, Netty Herawati menilai permasalahan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, oleh sebagian kader di Deli Serdang, berasal dari kurangnya komunikasi serta konsolidasi politik dalam internal partai.

“Saya melihat, orang-orang penting partai Demokrat tampaknya kurang dilibatkan dalam penentuan calon Ketua Umum Demokrat. Sehingga, membuat barisan untuk menggembosi kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mereka, mengajukan Moeldoko. Tentu, menimbulkan polemik dan interpretasi beragam dari masyarakat luas,” ungkapnya, kepada Insidepontianak.com, Sabtu (6/3/2021).

Bacaan Lainnya

Netty menilai, kemunculan AHY dalam politik Indonesia, terasa dipaksakan serta memunculkan aroma nepotisme. “Saat AHY menjadi Cagub DKI Jakarta, tak bisa dinaifkan aroma nepotisme begitu terasa. Wajar apabila anggota partai merasa resah serta ketidakadilan untuk para kader yang berjuang lebih lama,” terangnya.

Lebih lanjut, dalam perjalanan perpolitikan AHY, Netty merasa kelemahan dalam sisi komunikasi politik. Kelemahan komunikasi politik dalam melakukan konsolidasi ke dalam internal maupun menjalin komunikasi politik dengan publik eksternal. Terlebih, keinginan AHY untuk maju ke Pilpres 2024 terlalu besar, membuat sebagian pihak merasa terlalu berambisi.

“Terlalu dini bagi AHY, sebenarnya punya potensi. Namun, masih memerlukan waktu untuk berproses sebagai tokoh politik atau menjadi pemimpin pemerintahan yang andal,” ungkapnya.

Netty Menilai AHY bisa menjadi pemimpin maupun tokoh politik yang andal, apabila memiliki pengalaman politik dalam pemerintahan, yang dianggap berprestasi oleh masyarakat.

Kemunculan Moeldoko sebagai Ketua Umum versi KLB Deli Serdang, sangat menarik. Mengingat, ia merupakan mantan jenderal yang saat ini menduduki jabatan Ketua Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

“Kemunculannya sangat menarik, sebab ia Kepala KSP, yang otomatis berada di dalam lingkaran kekuasaan. Terlebih, ia bukan kader Demokrat. Banyak spekulatif bermunculan serta menghubungkan intervensi atau restu dari penguasa,” ucapnya.

Lebih lanjut, Netty merasa miris dengan persaingan para elite politik yang dipertontonkan kepada masyarakat. Ia menilai, tontonan yang disajikan akan berdampak buruk terhadap perjalanan demokrasi Indonesia ke depannya.

“Terlepas legal tidaknya KLB tersebut. Etika dan ekspresi, yang tidak elok dipertontonkan para elite kita. Bahaya menjadi role model atau panutan bagi anak bangsa yang sedang belajar berdemokrasi,” terangnya.

Kekisruhan KLB partai Demokrat ini, menjadi sorotan dan amatan semua pihak yang menimbulkan respon beragam. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Demokrat Kalbar mengklaim terdapat enam kadernya yang membelot ke Moeldoko, serta ancaman pemecatan hingga mengecap mereka sebagai pengkhianat.

Netty menanggapi hal sebagai permasalahan serius. Sebab, semua organisasi politik hingga organisasi masyarakat memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang menjadi pedoman bagi anggota organisasi dalam menjalankan kegiatan organisasi menjalankan aturan. Terlebih, AD/ART sifatnya mengikat.

“Untuk menilainya perlu ada interpretasi atas ketentuan AD/ART untuk melaksanakan KLB. Apabila dinilai tidak layak, mereka (yang membelot) dapat dipecat sesuai ketentuannya,” ucapnya.

Netty meilhat, persoalan etika sangat serius dalam kemunculan KLB tersebut. Pasalnya, mengadakan KLB tanpa menghadirkan seluruh pihak dalam suatu kepengurusan partai, sangat tidak baik serta menjadi permasalahan yang lebih rumit dalam perpolitikan.

“Menimbulkan pertanyaan, begitu kah seharusnya mengekspresikan demokrasi yang beretika dengan budaya timur, mendahulukan mengedepankan kesopanan?” tutupnya. (iriansyah)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *