Rapat Bersama Komisi X DPR RI, Bupati Karolin Perjuangkan Nasib Guru Honorer

Bupati Karolin
IKUTI - Bupati Kabupaten Landak, Karolin Margret Natasa ikuti rapat dengar pendapat bersama Panitia Kerja (Panja) Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Menjadi Aparatur Sipil Negara (PGTKH-ASN) Komisi X DPR RI, Senin (22/03/21). (Prokopim Pemkab Landak).

LANDAK, insidepontianak.com – Bupati Kabupaten Landak, Karolin Margret Natasa ikuti rapat dengar pendapat bersama Panitia Kerja (Panja) Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Menjadi Aparatur Sipil Negara (PGTKH-ASN) Komisi X DPR RI, Senin (22/03/21).

Pertemuan yang digelar secara virtual itu turut dihadiri Bupati Cianjur, Bupati Banyumas, Bupati Pasuruan, Bupati Kutai Kartanegara, dan Bupati Bengkulu Selatan.

Bacaan Lainnya

Di kesempatan itu, Karolin menyampaikan, kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Landak terkait pengangkatan tenaga pendidikan honorer menjadi ASN dan PPPK, salah satunya soal kekurangan anggaran untuk gaji dan tunjangan.

Sebab, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2020, Tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pasal 2 ayat 5 menyatakan, gaji dan tunjangan bagi PPPK yang bekerja di instansi daerah dibebankan pada APBD.

Sebab itu, Karolin berpandangan, apabila gaji dan tunjangan itu masih di bebankan kepada Pemda, maka akan sulit direalisasikan pengangkatan honorer menjadi ASN atau PPPK. Karena anggaran di daerah sangat terbatas.

“Kami yang tadinya ingin mengusulkan ribuan formasi ini, harus mundur dan mengajukan sesuai dengan kemampuan kami, kurang lebih 150 formasi saja,” terang Karolin.

Dia berharap, untuk memperjuangkan tenaga honorer agar bisa menjadi ASN atau PPPK, maka harus kebijakan politik dari negar, memberikan prioritas kepada honorer yang telah mengabdi.

“Memang dibutuhkan political will state yang kuat dalam mendorong hal tersebut,” ucapnya.

Ketua Panja Komisi X DPR RI, Agustina Wiluj Eng Pramestuti, mengaskan akan menampung seluruh keluhan kepala daerah. Keluhan itu nantinya akan dibahas beresama pemerintah. Agar mendapatkan solusi yang terbaik.

“Banyak sekali permasalahan yang terjadi di lapangan yang sudah Kami himpun agar kita bersama-sama berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka,” tutupnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *