Warga Harap Ganti Rugi Lahan Pembangunan Bandara Kayong Ditinjau Ulang

Tarmizi, salah satu warga pemilik lahan. (Ist)

KAYONG UTARA, insidepontianak.com – Ganti rugi lahan masyarakat untuk pembangunan bandara di Kabupaten Kayong Utara, masih tuai polemik. Beberapa warga pemilik lahan, menilai besaran biaya ganti rugi tanah yang ditetapkan oleh tim penilai independen (appraisal) merugikan mereka. Pasalnya harga yang ditawarkan terlalu murah.

“Kami minta, agar ditinjau ulanglah, tentang harga Rp 1.000 (permeter) itu,” pinta Tarmizi, salah satu warga pemilik lahan yang terdampak pembanguan bandara Kayong Utara.

Bacaan Lainnya

Dia berharap, penetapan harga ganti rugi dirundingkan kembali ke semua warga pemilik lahan yang akan terdampak pembangunan banadara. Supaya masyarakat nantinya tidak dirugikan.

Tarmizi menyebut, keluhan para pemilik lahan soal ganti rugi yang dinilai tak layak, sudah disampaikan ke DPRD Kayong Utara. Wakil Rakyat diminta bantu fasilitasi pertemuan dengan Pemda Kayong Utara, untuk membahas ulang biaya ganti rugi lahan tersebut.

“Rata-rata, semua tidak setuju (harga segitu). Kita minta tinjau kembali masalah harga, biar ada harga yang pantas,” Harap Tarmizi yang juga ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Simpang Tiga.

Tarmizi menyebutkan, hasil rapat di kantor Desa Simpang Tiga, Februari lalu, sejatinya harga ganti rugi yang diinginkan warga sudah disampaikan ke Pemerintah Daerah. Mestinya tim appraisal mempertimbangkan harga yang ditawarkan warga.

“Di pinggir jalan Rp40 ribu permeter. Belakangnya Rp3.500, terus yang dibelakang lagi tanpa surat, tanpa seterfikat itu Rp 1.000. Kami minta, dipertimbangkan harganya, kalau bisa ditambah ya ditambah,”harap Tarmizi.

Tarmizi menggarisbawahi. Dia dan warga pemilik lahan lainnya sangat mendukung wacana pembangunan bandara. Bahkan diinginkan pembangunan bandara segera teralisasi. Hanya saja, pemerintah diminta bijak mentapkan harga ganti rugi tanah warga yang terdampak.

“Kita tidak mempersulit pembangunan bandara, kami sangat setuju, sangat mendukung bandara ini, cuma kita minta pertimbangan masalah harga saja,” tegasnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kayong Utara, Gunawan menyebutkan, tim appraisal sudah melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah polemik gantirugi tanah warga yang akan terampak pembangunan bandara.

“Di dua desa ini masing-masing sudah dilaksanakan musyawarah terkait ganti rugi lahan. pertama di Desa Simpang tiga, sebagian besar masyarakat itu setuju dengan harga ganti rugi yang ditentukan melalui mekanisme appraisal,” katanya.

Sedangkan warga di Desa Riam Berasap, memang belum memahami skema ganti rugi yang ditawarkan pemrintah.

“Saya menganggap bukan tidak setuju, tapi tidak memahami mekanisme ini, sehingga masih ada yang dianggap belum setuju,” kata Gunawan.

Menurutnya, pembangunan bandara akan dilaksanakan setelah pengadaan lahan selesai dilakukan. Sebab itu, dia mengimbau semua pihak mendukung pembangunan bandara agar Kabupaten Kayong Utara semakin maju.

“Setelah ganti rugi selesai, akan diterbitkan seterfikat, terus seterfikatnya diserahkan ke Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan yang membiayai pembangunannya nanti. tugas kami hanya semata -mata hanya administrasi,” tutupnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *