Gubernur Sutarmidji Keluhkan Kinerja BP2MI Pontianak

Kunjungan Komisi IX DPR RI di Kantor Gubernur Kalbar. (Dok. Adpim)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menerima kunjungan Komisi IX DPR RI untuk membahas berbagai isu, di Balai Petitih, Jumat (26/3/2021).

Salah satunya permasalahan deportasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh otoritas Malaysia melalui PLBN Entikong pada 11 Maret 2021 yang menuai kontroversi. 77 PMI yang dideportasi, 69 diantaranya terkonfirmasi positif Covid-19.

Bacaan Lainnya

Dalam pembahasan tersebut, Gubernur Sutarmidji mengeluhkan kepada tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi IX DPR RI terkait tanggung jawab UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Pontianak.

“Tidak baik dalam menangani pemulangan PMI yang dideportasi melalui PLBN Entikong,” kata Midji.

Menanggapinya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, kepengurusan PMI merupakan tanggung jawab bersama. Baik sebelum mengirimkan PMI mau pun menerima kepulangan PMI.

Lebih lanjut, dirinya meminta seluruh stakeholder di tingkat daerah mau pun pusat harus duduk bersama. Serta mendorong memperkuat sinegritas antara Pemprov Kalbar dan BP2MI Kalbar dalam Satgas Perbatasan yang telah dibentuk oleh Pemprov Kalbar sesuai arahan Ketua Satgas Covid-19, Doni Monardo.

“Pemda Kalbar, Pemkab Sambas, Pemkab Sanggau, BP2MI Kalbar, Kementerian Luar Negeri, teman-teman buruh migran juga dan semua pihak terkait, bersama-sama agar PMI yang pergi atau pulang ini juga betul-betul jadi tanggung jawab kita bersama,” ungkapnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *