DPRD Sambas Segera Bentuk Pansus Teliti LKPJ APBD 2020

Penyampaian LKPJ APBD Sambas 2020
SERAHKAN - Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili serahkan berkas LKPJ APBD 2020 kepada unsur pimpinan DPRD Sambas, Senin (29/3/2021). (Yak/Insidepontianak.com).

SAMBAS, insidepontianak.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili, dalam penggunaan APBD 2020, Senin (29/3/2021).

Ketua DPRD Sambas, Abu Bakar mengatakan, penyampaian LKPJ oleh Bupati Sambas, adalah bentuk implementasi UU Nomor 23 Tahun 2003, tentang Pemerintahan Daerah. Di mana, paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya masa anggaran, kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ.

Bacaan Lainnya

“Setelah menerima LKPJ dari Bupati, kami langsung membentuk Pansus yang akan menganalisa penggunaan APBD  Kabupaten Sambas tahun 2020,” katanya.

Abu Bakar mengatakan, paling lambat satu bulan setelah menerima LKPJ Bupati, Pansus yang dibentuk harus menyampaikan hasil kerjanya berupa catatan saran dan masukan. Jika DPRD tidak menuntaskan itu, maka LKPJ Bupati dianggap selesai tanpa masalah.

“Jika tidak ada laporan hasil kerja dari Pansus DPRD, paling lambat satu bulan setelah dibentuk, maka dianggap tidak ada catatan, atau tidak ada rekomendasi berupa masukan dan saran kepada Bupati,” katanya.

Abu Bakar menargetkan, keputusan hasil kerja Pansus DPRD Sambas kepada eksekutif akan disampaikan tanggal 23 April mendatang. Biasanya, selalu ada beberapa catatan terhadap penggunaan anggaran pemerintah daerah.

“Insyaallah komitmen kami di DPRD, jika sesuai jadwal yang dibuat, kami akan berikan keputusan tanggal 23 April,” katanya.

Sementara itu, Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili mengatakan, LKPJ yang dia sampaikan adalah yang terakhir di masa jabatannya. Dia berharap, apa yang disampaikan menjadi acuan bagi pemerintah selanjutnya untuk menentukan arah pembangunan.

“Bagaimanapun, situasi pembangunan dan penggunaan APBD 2020 dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Banyak anggaran dipangkas dan dialihkan ke sektor tertentu, terutama kesehatan,” katanya.

Atbah berharap, pandemi Covid-19 segera berakhir, sehingga program pemerintah ke depannya bisa lebih efisien. Sesuai tujuan penggunaan uang negara untuk menyejahterakan rakyat.

“Uang negara harus benar-benar digunakan untuk kesejahtraan rakyat,” katanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *