Minta Sumbangan di Jalan Raya Mempawah Siap-siap Dipenjara dan Denda Rp50 Juta

Aliansi Mempawah Peduli meminta sumbangan di jalan raya di Kota Mempawah belum lama ini. Pemerintah, rencananya akan menertibkan peminta sumbangan tersebut karena melanggar ketertiban umum/Ist

MEMPAWAH, insidepontianak.com – Meminta sumbangan baik itu perorangan maupun kelompok di fasilitas umum seperti jalan raya di Kabupaten Mempawah dilarang. Bagi yang melanggarnya siap-siap ditangkap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan disanksi penjara dan denda.

Larangan meminta sumbangan di fasilitas umum tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 03 Tahun 2018. Bagian ke sebelas tentang tertib sosial, pasal 47 huruf c berbunyi, “meminta bantuan atau sumbangan dengan cara atau alasan apa pun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya kecuali atas izin bupati,”

Bacaan Lainnya

Bagi siapapun yang melanggarnya, maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama tiga bulan, atau pidana denda paling banyak Rp50 juta.

Ketua Aliansi Mempawah Peduli, Alex Candra menyarankan ke Pemkab Mempawah agar Perda itu dikaji ulang. Kendati Perda itu sudah lama disahkan. Menurutnya, saat Perda itu dibuat, banyak pihak yang seharusnya dilibatkan sebelum ditetapkan.

“Kalau ada orang sakit yang butuh biaya berobat akan kami antar ke Pemda saja. Kami juga tidak mau mengemis di jalanan. Jika ada masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas kami, seharusnya mereka paham, kami melakukan itu karena mendesak, sebab tak ada solusi dari pemerintah,” katanya, Jumat (2/4/2021).

Alex mengatakan, pegiat sosial seperti dia pasti akan menaati aturan tersebut, tapi pemerintah tak bisa lepas tanggung jawab. Ketika melarang orang meminta sumbangan, artinya siap mengakomodir semua warga yang membutuhkan bantuan.

“Sebagaimana Perda itu dibuat, kami akan taati. Itu tidak masalah. Apa lagi terbaru, ada warga tidak mampu yang sakit dan akan kami rujuk ke Jakarta, nanti kami antar ke Pemda saja. Mereka mau bawa ke mana itu urusan mereka,” katanya.

Bagi Alex, meminta sumbangan dengan menggalang dana di jalanan sebenarnya malu, namun masih banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Dia mendorong Pemda untuk duduk satu meja terkait larangan itu.

Alex mengatakan, selama ini Pemkab Mempawah tidak punya solusi konkret, fasilitas juga masih belum lengkap. Jika pemerintah merasa mampu memberikan solusi, dia persilahkan dengan tangan terbuka.

“Apakah ada jaminan dari pemerintah, jika ada orang sakit tidak akan terbengkalai, apakah akan langsung ditangani, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa menunggu bantuan. Seperti yang sudah sering kami alami,” katanya.

Sementara Kamis, 1 April 2021 kemarin, Wakil Bupati Mempawah menggelar rapat bersama stakeholder, salah satu agendanya adalah rencana penertiban para peminta sumbangan di jalan raya karena melanggar ketertiban umum.

“Kita sepakat bahwa bagi masyarakat miskin, secara teknis akan diberi pelayanan maksimal oleh RSUD Rubini. Nanti, akan dilakukan pengkajian dan pertimbangan oleh Dinas Kesehatan,” katanya kepada wartawan di Mempawah. (Yak)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *