Peminta Sumbangan di Jalan Raya Akan Ditertibkan, DPD POM Mempawah Keberatan

Penggalangan dana di jalan raya oleh DPD POM Mempawah belum lama ini. Rencananya pemerintah akan melakukan penertiban terkait aktivitas tersebut karena melanggar ketertiban umum/Ist

MEMPAWAH, insidepontianak.com -Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Orang Melayu (POM) Kabupaten Mempawah merasa keberatan dengan rencana penertiban terhadap peminta sumbangan dan penggalang dana di jalan raya. Sebagai organisasi yang kerap melakukan aktivitas sosial seperti galang dana di jalanan, POM meminta pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut.

“Kami sudah bertahun-tahun menggalang dana di jalan raya. Dengan adanya rencana penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang ketertiban umum tersebut, kami siap mentaati itu. Dengan catatan pemerintah harus berlaku adil,” kata Ketua DPD POM Mempawah, Hasby, Jumat (2/4/2021) malam.

Bacaan Lainnya

Hasby mengatakan, dalam naskah salinan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tersebut, akan banyak pelanggar ketertiban umum yang harus ditindak tegas oleh pemerintah. Diantaranya adalah para pedagang kaki lima yang berjualan di fasilitas umum, dan para pelanggar batas sempadan jalan.

“Selama ini, DPD POM Mempawah selalu mengutamakan aspek keselamatan saat meminta sumbangan di jalanan, baik itu keselamatan kami sendiri, maupun pengguna jalan yang lain. Salah satu caranya adalah kami memberi tanda rambu-rambu, dan meminta sumbangan di titik yang tidak rawan kecelakaan,” katanya.

Hasby mengatakan, pemerintah seyogyanya arif dalam mengambil sikap, selama ini apa yang dilakukan para pegiat sosial di Kabupaten Mempawah semata-mata hanya membantu mereka yang tidak mampu dan butuh pertolongan.

“Kebanyakan yang kami galangkan dana itu adalah mereka yang butuh biaya berobat dan keluarga tidak mampu. Bahkan tidak semua respon masyarakat buruk kepada kami yang meminta sumbangan ini, ada yang memberi lebih, ada yang memberi makanan dan minuman, artinya apa, masih banyak orang yang mau peduli, jangan sampai pemerintah yang terkesan mengabaikan,” katanya.

Sementara, Kamis, 1 April 2021 kemarin, Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi, menggelar rapat bersama stakeholder, salah satu anggendanya adalah rencana penertiban para peminta sumbangan di jalan raya karena melanggar ketertiban umum.

“Kita sepakat bahwa bagi masyarakat miskin, secara teknis akan diberi pelayanan maksimal oleh RSUD Rubini. Nanti, akan dilakukan pengakajian dan pertimbangan oleh Dinas Kesehatan,” katanya kepada wartawan di Mempawah. (Yak)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *