Empat Bulan Belum Gajian, Pemdes Simpang Tiga Liburkan Pegawai

  • Bagikan
Ilustrasi. (totabuan.co)

KAYONG UTARA, insidepontianak.com – Sejumlah desa di Kayong Utara belum menerima transfer Anggaran Dana Desa (ADD) dari Pemda setempat. Transferan itu macet lantaran rekomendasi dari Inspektorat Kayong Utara belum juga turun.

Problem ini, memantik persoalan hak gaji pegawai kantor desa yang tak bisa dibayar. Akibatnya, Pemerintah Desa Simpang Tiga, memutuskan meliburkan aktivitas perkantoran bagi para pegawainya.

“Kami cuma libur dulu, kami  ini pening juga, sudah empat bulan belum bergaji. Kami menunggu rekom dari Inspektorat belum dapat-dapat sampai saat ini. Saya bilang libur saja dulu, bukan lalu tutup (kantor) gitu,” ungkap Kata Kades Rajali, Rabu (7/4/2021).

Keputusan Rajali meliburkan sementara pegawainya itu, karena rasa kasihan dengan pegawai yang bekerja tapi belum menerima hak gaji sejak Januari hingga April. Terlebih beberapa pegawai kebanyakan sudah bekeluarga yang memiliki tanggungjawab.

Saat ini sepengetahuannya, ada beberapa desa yang bernasib sama dengan desanya, yaitu Desa Sutera dan Sedahan Jaya.

“Kasihan juga kawan-kawan yang sudah mau masuk puasa. Sedahan Jaya, Sutera juga belum. katanya mau diverifikasi, kayak audit gitu, maksud saya, langsung diaudit saja lah, dari pada diverifkasi macam ini,” jelasnya, kesal.

Lanjut Rajali, beberapa kewajiban desa seperti pelaporan SPJ juga sudah diberikan. Namun hingga saat ini, rekomendasi dari Inspektorat juga belum dikeluarkan. Dia pun mengaku memiliki beban moral kepada pegawai yang ada, sehingga tidak enak menyuruh anak buahnya bekerja.

“Saya menyuruh anak buah kerja saja tidak enak, anak buah belum bergaji semua. Dari Januari belum bergaji, padahal evaluasi sudah selesai, tinggal verifikasi, minta forokopi SPJ sudah kami fotokopi, biar kami mengutang tetapi sampai hari ini belum juga,” jelasnya.

Untuk Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN diakuinya sudah masuk. Namun  di dalam aturan tidak diperbolehkan menggunakan DD untuk membayar gaji pegawai.

“Kalau masalah DD sih tidak ada masalah, tinggal tarik cairkan. Cuma kami mau pakai untuk gaji tidak berani karena DD itu bukan untuk gaji,” katanya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kayong Utara Oma Zulfithansyah, saat dikonfirmasi menyarankan awak media untuk ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (SP3APMD).

“Terkait urusan desa dapat dikoordinasikan di kantor yang menangani urusan desa. Di depan Kantor PTSP KKU, atau bisa langsung ke kantor camat yang membawahi wilayah desa,” jawab Oma melalui pesan singkat whatsapp. (fauzi)

 

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: