Aliansi Mahasiswa Kecewa, Dakwaan Jumardi di Pengadilan Sambas Tak Jelas

  • Bagikan
Aliansi Mahasiswa Sambas Kawal Kasus Jumardi
KAWAL - Aliansi Mahasiswa Kabupaten Sambas kawal sidang perdana Jumardi, terdakwa kasus jual beli satwa burung bayan di Pengadilan Negeri Sambas, Rabu (14/4/2021). Merka kecewa karena sidang vitual itu tak jelas, sebab banyak kendala teknis. (Ya’ Muh Nurul Anshory/Insidepontianak.com).

SAMBAS, insidepontianak.com – Koordinator lapangan (Korlap) Aliansi Mahasiswa Kabupaten Sambas (AMKAS), Angga Marta, kecewa setelah mengikuti proses persidangan kasus jual beli satwa dilindungi burung bayan yang menjerat Jumardi. Pasalnya, sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan yang digelar secara virtual itu dinilai tak jelas.

“Layar monitor gelap, suara putus-putus, kami tidak mendengar apa isi surat dakwaan, dan tiba-tiba saja ketok palu sidang, selesai,” katanya kepada insdiepontianak.com usai sidang, Rabu (14/4/2021).

Angga juga kecewa karena sidang tersebut molor hingga satu jam dari jadwal yang telah ditetapkan. Sidang perdana terdakwa Jumardi awalnya dijadwalkan mulai pukul 10.00 pagi WIB. Namun karena banyak kendala teknis, sidang baru bisa dimulai pukul 11.00 WIB.

Di luar itu, Angga menegaskan, AMKAS akan mengawal kasus tersebut. Agar kasus yang menjerat Jumardi bisa diadili seadil-adilnya.

Di agenda sidang lanjutan, Angga meminta Pengadilan Negeri Sambas menyediakan fasilitas yang memadai bagi siapa saja yang ingin melihat sidang kasus Jumardi. Terlebih sidang tersebut digelar secara virtual.

Maka, segala peralatan yang akan digunakan harus dilakukan pengecekan lebih awal. Jangan sampai sidang menjadi tidak jelas seperti yang terjadi hari ini.

“Sidang hari ini tidak jelas. Apa yang dilakukan majelis hakim dan jaksa penuntut umum semuanya tidak jelas. Monitor eror, suara putus-putus. Kami seperti tidak dapat apa-apa di sini. Untuk sidang Rabu 21 April nanti, kami minta semua fasilitas dibenahi,” pesannya.

Angga juga mendesak pengadilan agar menghadirkan terdakwa di ruang sidang pada sidang berikutnya. Jika dalih pandemi Covid-19 yang membuat sidang dilakukan virtual, maka pengadilan mestinya bisa mengatur protokol kesehatan ketat, supaya persidangan tatap muka bisa digelar.

“Dan pada sidang praperadilan di Pontianak kemarin bisa saja dilakukan dengan protokol kesehatan. Di sini juga seharusnya bisa. Apalagi hakim, jaksa dan terdakwa ada di satu wilayah. Kenapa harus sidang virtual?,” tanyanya.

Sementara itu, Penasihat Hukum terdakwa, Yandi Lesamana mengaku terlambat mendampingi terdakwa dalam sidang perdana hari ini. Hal itu menyebabkan Jumardi harus melewati sidang perdananya tanpa penasihat hukum. Kendati demikian, dia bersama timnya komit membantu Jumardi sampai sidang putusan.

“Saya baru diberitahu kemarin sore bahwa hari ini sidang Jumardi. Begitu datang, sidang sudah selesai. Saya tanya ke pengadilan, sidang ditunda Rabu 21 April dengan agenda mendengar keterangan saksi. Minggu depan kami akan tetap mendampingi Jumardi. Saya terlambat karena berangkat dari Pontianak, saya pikir sidangnya mulai siang,” pungkasnya.

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: