Komisi II DPRD Ketapang Bakal Bentuk Pansus Jika PT SMP Ingkar Janji

Warga saat membacakan poin tuntutan. (Ist)

KETAPANG, insidepontianak.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang, kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait persoalan antara masyarakat Desa Batu Daya, Kecamatan Simpang Dua dengan pihak PT Swadaya Mukti Prakarsa (SMP)/ First Resource (FR), Kamis (15/4/2021).

Dalam RDPU yang berlangsung alot tersebut, masyarakat Desa Batu Daya menyampaikan beberapa tuntutan. Di antaranya pemberian hukum adat terhadap pihak perusahaan, konversi lahan petani plasma masyarakat, pembayaran kompensasi atas lahan plasma petani.

Bacaan Lainnya

Kemudian, penambahan anggota plasma sesuai denga pola 80 persen inti dan 20 persen plasma serta penyaluran dana-dana CSR untuk kepentingan masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Ketapang, Uti Royden Top mengatakan, RDPU itu menghasilkan lima poin kesepakatan terkait persoalan antara masyarakat Desa Batu Daya dengan pihak PT SMP/FR.

Diantaranya, PT SMP/FR akan melakukan konversi lahan petani plasma masyarakat Desa Batu Daya paling lambat tanggal 31 Juli 2021 mendatang.

Sedangkan untuk kompensasi, akan diberikan sebesar Rp750 ribu per bulan untuk anggota petani plasma dengan catatan penambahan anggota baru sebanyak 383 anggota yang dikonversikan setelah pengukuran paling lambat 31 Juli 2021.

Sehingga total petani plasma yang akan dikonversikan, menjadi 638 anggota dengan kesepakatan penambahan anggota disesuaikan dengan luas lahan tanam di Desa Batu Daya.

“Sudah ada titik temu dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak diantaranya soal konversi lahan dan kompensasi. Kemudian juga soal penambahan petani plasma dan luas yang akan disesuai pengukuran kembali oleh pihak perusahaan bersama masyarakat dan pihak terkait lainnya,” katanya.

Otop melanjutkan, meski sudah ada kesepakatan yang dibuat, pihaknya akan tetap mengawasi proses ini hingga selesai, agar tidak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan ke depan.

“Untuk masalah hukum adat diselesaikan kedua belah pihak. Dan terkait kesepakatan jika tanggal 31 Juli tidak dilakukan maka disepakati akan dilakukan penutupan atau penghentian sementara aktivitas perusahaan di Desa Batu Daya dan kami dari dewan akan bentuk Pansus jika itu tidak ditepati kesepakatan ini,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan perusahaan yang hadir dalam RDPU dan pada saat pemberian hukum adat, enggan memberikan komentar dan tidak bersedia diwawancarai awak media. (Fauzi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *