Penerbitan IMB Mega Lavender Cacat Prosedur

  • Bagikan

KUBU RAYA, insidepontianak.com – Satu per satu masalah pembangunan proyek perumahan elite Mega Lavender di Kampung Kapur, Kubu Raya, mulai terbuka. Mulai dari sengketa yang belum kelar, kini dirundung problem menyerempet Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, soal penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang bermasalah.

Penerbitan IMB oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kubu Raya, bisa dibilang cacat prosedur. Mega Lavender patut diduga membohongi pihak DPMPTSP, saat mengajukan permohonan IMB.

Mereka menyatakan tanah itu tak bersengketa. Padahal, saat ini, tengah berproses di Mahkamah Agung. Ahli waris Benny Irawan memperkarakan Henry Susanto Ngadimo. Secara prosedural, pengajuan IMB baru bisa dilakukan, jika tanah itu tak sedang bersengketa.

Ironisnya, pihak DPMPTSP menyatakan tak tahu menahu, soal sengketa tanah itu. Padahal berada dalam wilayah kerja mereka. Seperti kecolongan, IMB pembangunan perumahan elite itu pun, terbit pada 22 Juli 2020, atas nama Bun Khai Hie keluar.

Terkait itu, Kepala DPMPTSP Kubu Raya, Maria Agustina menolak dibilang kecolongan. Tapi dia mengakui, Mega Lavender memberikan pernyataan tak jujur, saat mengajukan permohonan IMB.

“Pada saat dia mengajukan permohonan, kita tidak tahu tanah itu dalam sengketa. Pemohon membuat pernyataan tidak dalam sengketa. Itu yang kita pakai,” kata Maria Agustina, pekan lalu.

Bermodalkan IMB yang diterbitkan dinas tersebut, pengembang mengebut pembangunan perumahan itu. Padahal, jika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bagunan, jelas hal ini bertentangan.

Permendagri secara tegas mewajibkan pernyataan lahan tak bersengketa dalam pengajuan IMB. Aturan itu diperkuat pula dalam Pasal 5 Peraturan Daerah (Perda) Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal itu menyatakan, apabila terjadi sengketa, maka penyelesaian permohonan izin dapat ditangguhkan, sampai ada penyelesaian.

Menyoal hal ini, Maria Agustina gamang menjawab kemungkinan pencabutan IMB. Dia mengaku masih menunggu keputusan pengadilan.

“IMB ini dapat dicabut, jika ada hasil pengadilan secara tetap, terhadap sertifikat yang bersangkutan,” katanya.

Selain pernyataan itu, DPMPTSP juga berpedoman pada data dan dokumen administrasi. Hingga akhirnya, IMB yang diajukan atas nama Bun Khai Hie keluar pada 22 Juli 2020. “Setelah ribut-ribut, kami baru tahu tanah tersebut dalam sengketa,” katanya.

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: