Membangun Hubungan Industrial yang Harmonis di Era Ekonomi Digital

Desiana Dian Malasari
Desiana Dian Malasari, mahasiswi Magister Manajemen Universitas Tanjungpura.

Terjadinya perubahan era ekonomi digital di industri yang sedang berlangsung dan dihadapi oleh Industri di Indonesia mulai berevolusi kearah digitalisasi.

Ekonomi digital ditandai dengan aktifitas ekonomi industri yang bersifat konfensional akan bereformasi dan didominasi menjadi aktifitas industri dengan menggunakan akses sistem informasi dan komunikasi.

Bacaan Lainnya

Hal ini mendorong pengusaha untuk mencari tenaga kerja yang kompetitif dan berkompeten. Adapun sumber daya manusia yang dibutuhkan yaitu pekerja yang melek dan mampu menggunakan teknologi dan informasi.

Dengan adanya perubahan tatanan aktifitas ekonomi digital, maka akan ada perubahan aturan yang mengatur hubungan antara pengusaha, pekerja dan pemerintah sebagai regulator.

Hal ini menjadi isu penting di tengah seringnya terjadi perselisihan antara kepentingan pengusaha dan pekerja. Sebagai pemerintah, sudah seharusnya membuat suatu aturan win win solution agar dapat menciptakan suasana hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di antara kedua belah pihak.

Dalam mendukung aksi industri, serikat akan mendorong karyawan untuk pelanggaran kontrak kerja mereka, yang menimbulkan kewajiban menyakitkan bagi serikat.

Namun, serikat pekerja akan memiliki kekebalan terhadap klaim untuk kerusakan oleh majikan asalkan aksi industri yang dilakukan sesuai dengan hukum.

Hubungan industrial yang harmonis, sistem hubungan antara para pihak dalam proses produksi baik oleh pengusaha, karyawan, dan pemerintah, merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kondisi kerja, kualitas, produktivitas, dan daya saing.

Sedangkan untuk karyawan, hal ini merupakan syarat penting untuk meningkatkan kontribusi mereka, dalam proses produksi dan mencapai kualitas kehidupan kerja yang lebih baik.

Hanya, dalam hubungan industrial yang harmonis dan damai, pengusaha dan karyawan mereka dapat bekerja sama dalam kemitraan, fokus pada mempertahankan loyalitas pelanggan, memaksimalkan nilai tambah dan mempertahankan daya saing perusahaan mereka di pasar global.

Meskipun kompleksitas, bagaimana harmonis dan damai perusahaan dapat mengembangkan kemampuan mereka untuk memahami, mengembangkan dan menerapkan rencana pengelolaan hubungan industrial yang harmonis, yang menjamin bahwa setiap masalah hubungan industrial dan risiko diidentifikasi dengan baik, dinilai, dan dikelola.

Unsur-unsur di atas sangat penting dan vital. Tidak adanya salah satu dari mereka akan berpotensi mengakibatkan risiko industri: kerusuhan buruh, perselisihan, atau konflik.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi dan produktivitas perusahaan, manajemen harus menunjukkan komitmen mereka untuk meningkatkan kinerja manajemen hubungan industrial mereka, di kedua perusahaan.

Baik perusahaan dan proyek tingkat dengan mengembangkan rencana pengelolaan hubungan industrial dan menempatkan elemen di atas dalam praktek.

Di era ekonomi digital, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mencapai hubungan industrial yang harmonis. Pertama, harus ada ruang komunikasi yang bersifat digital.

Yaitu pengembangan dialog sosial secara bipartit dan tripartit untuk mengatasi permasalahan dan sengketa hubungan industrial yang melibatkan unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah.

Dengan adanya media komunikasi secara digital, maka kelompok pekerja yang diwakili oleh serikat kerja atau buruh mampu menyampaikan aspirasinya. Sehingga, dapat didengar secara langsung oleh pihak pengusaha sebagai pemberi kerja.

Dengan adanya komunikasi yang intens dan transparan, maka akan tercipta interaksi yang saling membangun di antara kedua belah pihak akan kebutuhan masing-masing kelompok tenaga kerja.

Kedua, pihak pengusaha sebagai pemberi kerja harus dapat memberikan dorongan bagi tenaga kerja. Berupa sosialisasi penggunaan suatu sistem teknologi digital terhadap karyawan.

Itu harus dilakukan agar proses reformasi digitalisasi Industri berjalan harmonis. Karenanya, pihak pengusaha harus memberikan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan skill dan kompetensi pekerja dalam menggunakan teknologi tersebut.

Dengan skill dan kompetensi tersebut karyawan dapat berkontribusi dan produktif. Ketiga penyiapan regulasi bidang hubungan industrial yang adaptif terhadap perubahan ekonomi digital.

Hal ini merupakan peran penting dari pemerintah. Kebutuhan era digital ekonomi agar hubungan yang harmonis antara pemberi pekerja dan pekerja dapat tercapai karena hak dan kewajiban dari masing-masing dapat dilindungi sehingga menguntungkan kedua belah pihak.

Hubungan industrial akan sulit berjalan efektif tanpa diawali dengan pemahaman bersama. Di perusahaan harus ada penguatan komunikasi yang efektif, peningkatan koordinasi, dan penguatan kemitraan.

Ketiga unsur ini sudah diawali sejak perusahaan itu berdiri, di mana interaksi dalam hubungan industrial ini adalah interaksi antara pengusaha dan pekerja, maka persoalan-persoalan seberat apapun akan mudah diatasi.

Hal ini, bisa dijadikan bekal penguatan hubungan industrial yang bisa diawali sejak hubungan kerja mulai diciptakan di suatu perusahaan.

Termasuk juga untuk mengahadapi era ekonomi digital ini yang kemungkinan bentuk-bentuk pekerjaan ke depannya akan lebih fleksibel.

Hubungan industrial yang harmonis menjadi dambaan semua pihak terutama unsur pengusaha, pekerja atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dan pemerintah.

Namun demikian, hubungan industrial yang harmonis tidak akan tercapai tanpa komitmen pengusaha dan pekerja. Pemerintah sebagai regulator, tentunya sudah menyiapkan sejumlah perangkat peraturan perundang-undangan untuk dijadikan pedoman untuk kedua belah pihak.

Pasal 102 Udang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur dengan jelas fungsi masing-masing pihak (Pemerintah, pengusaha dan pekerja atau SP/SB).

Selain itu, Undang-Undang tersebut juga memuat sarana hubungan industrial yang berfungsi sebagai tools (sarana) yang juga bisa dijadikan jembatan untuk mencapai hubungan industrial yang harmonis.

Penulis: Desiana Dian Malasari,
mahasiswi Magister Manajemen Universitas Tanjungpura.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *