Warga Ledo Protes Pengalihan Pembangunan Jalan Baya-Nimpa ke Sebujit

Jalan Baya-Nimpa
Kondisi Jalan Baya-Nimpa di Kecamatan Ledo. (Ist)

BENGKAYANG, insidepontianak.com – Perwakilan masyarakat Kecamatan Ledo, memprotes pengalihan pembangunan jalan Baya-Nimpa, Kecamatan Ledo menjadi pembangunan jalan di Sebujit, Kecamatan Siding. Warga pun melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Bengkayang, Selasa (4/5/2021).

Audiensi ini dihadir empat kepala desa Kecamatan Ledo, tokoh masyarakat dan instansi terkait. Dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bengkayang.

Bacaan Lainnya

Kepala Desa Seles, Salvius mengungkapkan masyarakat Ledo sangat mengharapkan realisasi pembangunan di daerahnya. Sebab sejak tahun 1998 hingga sekarang, hanya badan jalan yang dibuka. Belum ada lanjutan serta tersentuh oleh pihak Pemkab.

“Saya dan masyarakat Ledo sangat menyesalkan hal ini terjadi, kemudian terlebih sekarang, rencana pembangunan yang semula akan dibangun, justru akan dialihkan ke daerah lain,” katanya.

Dia berharap, DPRD Kabupaten Bengkayang menindaklanjuti dan mengawal permasalahan pembangunan yang bersumder dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ini. Agar ke depan dapat terealisasi dengan cepat. Mengingat Jalan Baya-Nimpa menghubungkan empat desa, yaitu Rodaya, Seles, Sidak dan Suka Maju.

“Untuk pemerintah mesti memperhatikan ini. Serta pihak Bappeda dan PUPR Kabupaten Bengkayang mendorong dan menyokong pelaksanaannya,” katanya.

Dia menambahkan, dengan ditunjuknya Kecamatan Ledo dan Jagoi Babang sebagai wilayah KPPN, maka Pemkab Bengkayang mesti menyikapi dengan prioritas pembangunan.

“Saya rasa menjadi prioritas, sehingga jalan yang menghubungkan keempat desa dapat membantu roda perekonomian masyarakat di sana,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bengkayang, Sarinah mengatakan akan membantu mengawal dan merekomendasikan permasalahan ini agar dapat ditindaklanjuti. Pihaknya menjadi jembatan bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan keinginan.

“Akan diberikan kepada Ketua DPRD, kemudian Ketua DPRD melalui hasil rapat, akan menyerahkan ke bupati untuk ditelaah lebih lanjut dan memerintahkan OPD memantau,” jelasnya.

Dia menyebutkan, oleh karena proyek ini bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK), pihak daerah hanya diminta menyiapkan data, tempat dan perencanaan awal. Namun yang menentukan titik lokasinya bukan kewenangan daerah, tetapi pemerintah pusat.

Menyoal pergeseran titik pembangunan menjadi di Sebujit, memang wewenang pusat. Daerah tak bisa berbuat banyak. Sebab jika tetap bersikeras, maka bisa jadi DAK itu ditarik kembali ke pusat. “Sangat disayangkan kalau hal itu terjadi, dan pasti dialihkan ke kabupaten lain,” jelas Sarinah.

Maka itu, Sarinah meminta masyarakat untuk tetap bersabar. Menurutnya Pemda pasti ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

“Semoga setelah tindak lanjuti permasalahan ini, akan ada upaya dan langkah konkret dari pihak Pemkab menyelesaikan permasalahan ini,” tandasnya. (Baruna)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *