Komunikasi Buruk Tangani Pandemi, Pengamat: Gubernur Sutarmidji Berhenti Anggap Dirinya Superior

Pengamat politik, Ireng Maulana.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Pengamat politik Kalbar, Ireng Maulana menilai, perang urat saraf antara Gubernur Sutarmidji dengan sejumlah kepala daerah dalam penanggulangan Covid-19 disebabkan buruknya komunikasi. Menurutnya, Gubernur sebagai ketua Satgas Covid-19, harusnya mampu memilih bahasa komunikasi yang bijak, tanpa ancaman dan intimidasi. Selain itu, berhenti mengganggap dirinya superior dan memposisikan Bupati dan Walikota sebagai bawahan.

“Mereka (Bupati) melawan. Pertama, Bupati atau Wali Kota bukan bawahan Gubernur, baik secara politik maupun struktur. Bupati dan Wali Kota mitra kerja yang harus diposisikan dengan kewenangan masing-masing,” kata Ireng Maulana, menanggapi konflik Gubernur Kalbar Sutarmidji, dengan sejumlah kepala daerah, Rabu (6/5/2021).

Bacaan Lainnya

Dia menilai, Gubernur tak perlu bertindak sebagai Bupati atau Wali Kota bayangan, karena tidak puas dengan kinerja Bupati dan Wali Kota. Apalagi sampai tergelincir menjadi “Toxic Leader” atau sebagai gejala psikologi kepemimpinan yang terjebak mencampuri semua urusan pihak lain.

Gubernur juga harus berhenti memposisikan dirinya superior untuk secara kolektif mengakhiri pandemi.  Sebab, mengatasi pandemi tak bisa sendirian.

Melalui pendekatan egaliter, Gubernur sebenarnya mampu mengikat semua pihak untuk bersama-sama melakukan upaya massif mengakhiri penularan Covid-19 di Kalbar. Caranya, dengan menyampaikan statement yang bijak, tanpa intimidasi atau bermuatan ancaman.

“Ini kualitas komunikasi seorang pemimpin yang professional,” jelasnya.

Dirinya yakin, tidak akan ada pihak yang menolak ajakan Gubernur bergerak melepaskan Kalbar dari pandemi Covid-19, asal Gubernur bersikap inklusif. Semua pasti siap membantu.

“Tapi, semua tentu akan apatis dan bersikap terus membiarkan ketika Gubernur terus berjarak dan bersikap eksklusif,” terangnya.

Di sisi lain, sebagai Ketua Satgas penanganan Covid-19 Kalbar, Ireng menilai Gubernur pun belum pernah menunjukkan transparansi dan akuntabel kinerja yang dipimpinnya selama ini kepada publik. Hanya cenderung memberikan over pressure kepada otoritas kabupaten dalam penanganan Covid-19.

“Seharusnya, Gubernur harus adil memberitahukan kegagalan mereka dan tidak menitipkan kelemahan provinsi seolah-olah menjadi kesalahan di level kabupaten atau kota,” ucapnya.

Ireng pun belum pernah mendengar strategi lengkap dari Satgas Covid-19 provinsi dalam menangani Covid-19 se Kalbar sebagai roadmap acuan bagi daerah-daerah untuk mengadopsinya.

“Yang kita tahu, Gubernur berperan mengambil alih fungsi humas atau humas Satgas provinsi dengan terus melaporkan banyak hal dan mendikte banyak hal pula tentang Covid-19 melalui medsos pribadinya,” terangnya.

Kebiasaan itu pun akhirnya memicu pertengkaran antara Gubernur dan nitizen yang kontra. Tapi, justru Gubernur menikmati polemik dan pertengkaran yang terjadi sebagai hiburan.

Ireng melihat, komunikasi publik Sutarmidji buruk selama penanganan pandemi. Informasi first hand dari top leader kadang baik karena masyarakat mendapatkan legitimasi informasi langsung. Sebaliknya, justru menjadi preseden buruk ketika informasi tersebut mengandung distorsi, noise, kurang akurat atau bahkan keliru, diakibatkan tidak adanya filter lain untuk mengoreksinya.

Seharusnya, peran jubir yang melekat dari unit humas pemerintah mendapat peran yang autentik. Sehingga, informasi keliru yang berasal dari corong lapisan pertama dapat langsung diluruskan, dan diklarifikasi setelahnya oleh kepala daerah sebagai sumber informasi yang baru dan kredibel jika terjadi kesalahan.

“Pola komunikasi dua layar tadi dapat mengurangi tensi polemik di publik, dan pertengkaran yang tidak perlu antara Gubernur dan nitizen yang tidak harus berlanjut dan terjadi kembali,” paparnya.

Melalui pola komunikasi yang terdidik, Gubernur ikut menyumbang membangun kompetensi literasi publik.

“Kita tentu tidak ingin Gubernur malahan menjadi salah satu sebab merosotnya tingkat literasi publik Kalbar melalui komunikasinya yang buruk,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar

  1. Wah saye kenal ama Beliau nih, mang pacaklah ilmunye mengenai politik pemerintahan. Jadi tak usah diragukan agik ketika Beliau buat statement, danh berdasarlah tu. Sekarang tinggal nunggu responnye jak…