DPRD Bakal Panggil DPMPTSP dan Mega Lavender Soal IMB Terbit di Lahan Sengketa

Perumahan Elite Mega Lavender Residience
Aksi ahli waris di depan kompleks Mega Lavender. (Ozi/Insidepontianak.com)

KUBU RAYA, insidepontianak.com – DPRD Kubu Raya, bakal memanggil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kubu Raya dan Mega Lavender, terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di atas lahan sengketa.

Mega Lavender patut diduga membohongi DPMPTSP saat mengajukan permohonan IMB. Syarat pernyataan tanah tidak dalam sengketa, diduga dipalsukan untuk memenuhi administrasi. Padahal faktanya, tanah itu tengah disengketakan oleh ahli waris Benny Irawan di Mahkamah Agung (MA) sejak 2019.

Bacaan Lainnya

Sementara IMB atas nama Bun Khai Hie, diterbitkan dinas pada 22 Juli 2020 di tengah masalah sengketa yang belum tuntas. DPMPTSP mengaku tidak tahu menahu persoalan ini. Mereka baru mengetahui setelah kasus ini mencuat di media.

Permasalahan tersebut, menjadi atensi DPRD. Bagaimana tidak, proyek perumahan itu melibatkan banyak konsumen. Sementara, legalitas tanah masih dirundung masalah. Mulai dari pemblokiran pemecahan sertifikat oleh BPN, sampai IMB yang diterbitkan menabrak aturan tanah mesti tak bersengketa.

“Dalam waktu dekat saya akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk memanggil DPMPTSP dan pengembang (Mega Lavender),” ujar Anggota Komisi I, DPRD Kubu Raya, Zainal Abidin kepada Insidepontianak.com, Kamis (6/5/2021).

Zainal mengatakan, dalam pengajuan IMB, pemohon seharusnya melaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. Semua persyaratan seharusnya benar. Tidak boleh direkayasa, apalagi terjadi manipulasi data yang diduga dilakukan Mega Lavender dalam penyertaan surat keterangan tanah tidak dalam sengketa itu.

Sementara untuk DPMPTSP yang punya kewenangan penerbitan IMB itu, politisi PKB Kubu Raya itu menyayangkan kejadian ini. Sebab, menunjukkan proses seleksi dari pihak DPMPTSP tak berjalan secara cermat.

“Ini harus menjadi pembelajaran di kemudian hari agar proses pengurusan IMB diseleksi secara tepat,” terangnya.

Hingga saat ini, pihaknya juga menunggu keputusan Mahkamah Agung. Dia pun berharap DPMPTSP segera mencabut IMB yang dikeluarkan. “Saya berharap DPMPTSP mencabut izin IMB setelah ada putusan MA,” tegasnya.

Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, penerbitan IMB Mega Lavender jelas bertentangan. Secara prosedural, pengajuan IMB baru bisa dilakukan jika tanah tak bersengketa.

Permendagri secara tegas mewajibkan pernyataan lahan tak bersengketa dalam pengajuan IMB. Aturan itu juga diperkuat pula dalam Pasal 5 Peraturan Daerah (Perda) Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Pasal itu menyatakan, apabila terjadi sengketa, maka penyelesaian permohonan izin dapat ditangguhkan, sampai ada penyelesaian.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *