Pemkab Ketapang Sabet WTP Tujuh Kali Beruntun

Pemkab Ketapang Raih WTP dari BPK
Penjabat (Pj) Pj Sekda Ketapang, Suherman terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Ketapang, Tahun Anggaran (TA) 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kalbar, Jumat (7/5/2021). (Humpro Pemkab Ketapang).

KETAPANG, insidepontianak.com – Pemkab Ketapang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat. Menariknya, ini adalah penghargaan ketujuh yang diraih secara beruntun.

Pemkab meraih WTP dari Hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Anggaran 2020. Penyerahan laporan ini diwakili Pj Sekda Ketapang, Suherman, di Kantor BPK Kalimantan Barat, Jumat (7/5/2021) siang.

Bacaan Lainnya

Kepala Perwakilan BPK Kalbar, Rahmadi mengatakan penyerahan LHP dan LKPD 2020 diberikan pada sembilan entitas pemeriksaan di wilayah Kalimantan Barat dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

Rahmadi menjelaskan, pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Misalnya dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan Pengungkapan, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kepala BPKAD Ketapang, Alexander Wilyo bersyukur atas raihan prestasi WTP. Apalagi ini adalah penghargaan yang tujuh kali diterima Pemkab Ketapang secara beruntun.

Dan itu artinya, pencapaian WTP sebagai bentuk komitmen Pemda beserta jajaran OPD terkait kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

“Ini tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya,” kata Alexander.

Ia berharap, pencapaian WTP ini menjadi motivasi buat Pemkab dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Tujuannya agar upaya mewujudkan misi pertama bupati dan wakil bupati periode 2016-2021 bisa terealisasi. (Humpro Pemkab Ketapang).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *