Kadishub Kalbar Ajak Warga Bijak Tanggapi Larangan Mudik

Insidetalk
Syuting talkshow Insidetalk di Hotel Ibis Pontianak, Senin (10/5/2021). (Andi/Insidepontianak.com)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar, Ignasius menyebut larangan mudik dikeluarkan pemerintah pusat dan provinsi Kalbar, telah melalui pertimbangan matang.

Tak lain, hal ini untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Masyarakat pun diharapkan mematuhi instruksi pemerintah tidak mudik demi kesehatan dan kepentingan bersama.

Bacaan Lainnya

“Regulasi larangan mudik telah dipikirkan matang. Ada kalkulasi dan perimbangannya, sehingga pemerintah melarang mudik. Untuk itu, kita harus berpikir kepentingan semua. Bukan kepentingan pribadi, kata Ignasius saat syuting Insidetalk, Senin (10/5/2021) sore.

Kegiatan itu mengusung tema ‘Kesiapan Pemerintah Menerapkan Larangan Mudik’ dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Syarif Amin Muhammad, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Samuel, dan Dirlantas Polda Kalbar Kombes Pol Agus Dwi Hermawan.

Menurut Ignasius, mobilitas mudik masyarakat dikhawatirkan menimbulkan lonjakan kasus di Kalbar.  Sebab, budaya salam-salaman dan protokol kesehatan Covid-19 sulit dilakukan dengan baik. Hal ini, dikhawatirkan memperparah kondisi Kalbar yang kini masuk 10 besar lonjakan kasus dan tengah melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.

“Bayangkan saja, kalau satu orang berangkat ke Kapuas hulu. Berapa wilayah yang disinggahi. Kalau dia membawa virus berapa banyak yang tertular. Baru satu orang,” terangya.

Sementara itu, berdasarkan survei Balitbang Kemenhub, ada 11 persen masyarakat yang masih ingin mudik. Untuk itulah, kebijakan larangan mudik diberlaukan. Hingga akhirnya turun hingga tujuh persen.

Dirinya berharap masyarakat bijak dan memahami kondisi saat ini. Sebab, risikonya akan sangat besar, dan berpotensi semakin parah  jika imbauan pemerintah tak dilakukan.

“Tapi kalau kita sepakat. Semua bisa dieliminir dan situasi ekonomi kita kembali. Toh sampai tanggal 17,” ajaknya.

Dirinya pun mengajak penyedia moda transportasi berlapang dada dan mendukung kebijakan ini. Sebab, situasi  ini telah membuat pemerintah telah babak belur. Meski larangan operasi untuk penumpang, kebijakan larangan mudik tidak melarang angkutan barang dan logistik.

“Kunci utamanya hanya mengurangi mobilitas masyarakat. Sebab aktivitas masyarakat dapat menularkan,” pungkasnya. (Andi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *