Pemkab Landak Evaluasi Puluhan Perusahaan Perkebunan Bermasalah

Bupati Karolin
Bupati Kabupaten Landak, Karolin Margret Natasa. (Prokopim Pemkab Landak).

LANDAK, insidepontianak.com – Pemerintah Kabupaten Landak melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-TK) melakukan evaluasi terhadap puluhan perusahaan perkebunan bermasalah. Evaluasi dilakukan karena didapat beberapa izin perusahaan tidak jelas. Bahkan, ada perusahaan yang beraktivitas namun izin operasionalnya masih diproses.

Selain itu, ada juga perusahaan yang sedang bermasalah secara internal dengan karyawannya. Bupati Kabupaten Landak, Karolin Margret Natasa memastikan, akan memberi catatan tegas terhadap perusahaan perkebunan yang tidak menjalankan kewajibannya. Termasuk dalam kepatuhan pemberian Corporate Social Responsibility (CSR) dalam membantu pemerintah melakukan percepatan pembangunan.

Bacaan Lainnya

“Jika ada perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya, maka dipastikan perusahaan akan merugi,” tegas Karolin, Selasa (18/05/21).

Pelaksanaan evaluasi perusahaan perkebunan yang bermasalah itu melibatkan banyak pihak. Ada tim teknis yang sudah dibentuk oleh DPMPTSP-TK. Proses evaluasi juga melibatkan Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kumindag, dan Kantor Pertanahan/ATR.

“Evaluasi ini kami harapkan bisa menyelesaikan permasalahan perusahaan perkebunan yang bermasalah. Kalau mereka tidak bisa memenuhi kewajibannya, mereka (perusahaan) akan rugi sendiri,” ucap Karolin.

Kepala DPMPTSP-TK Kabupaten Landak, Benipiator mencatat, di tahun 2021 ini, setidaknya ada 44 perusahaan perkebunan bermasalah di Kabupaten Landak yang akan dievaluasi oleh pihaknya.

“Data sementara, ada enam perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya. Ini juga kita evaluasi,” ucap Beni.

Sementara, di tahun 2020, terdapat 51 perusahaan perkebunan bermasalah yang sudah dievaluasi oleh pihaknya. Hasilnya, tujuh perusahaan diberi catatan tegas, serta satu perusahaan dikenakan sanksi administratif pencabutan izin.

Kemudian ada empat perusahaan juga telah diberikan sanksi administratif terkait penelantaran kebun, dan ada satu perusahaan yang kini sedang melakukan permohonan pencabutan izin.

“Selain itu, ada juga satu perusahaan sedang proses pailit,” tutupnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *