Tak Ada Formasi Guru Selain Islam, PDIP Desak Pemprov Kalbar Tunda Seleksi CPNS

  • Bagikan
Anggota Komisi I DPRD Kalbar, Martinus Sudarno. (Andi/Insidepontianak.com)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Anggota Komisi I DPRD Kalbar, Martinus Sudarno mendesak tahapan penerimaan Calon Pegawai Negari Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar 2021 ditunda.

Pasalnya, menurutnya penerimaan ini telah mengusik rasa keadilan masyarakat. Karena tak mengakomodir formasi guru agama lain, selain Islam.

“Saya sudah usulkan tadi melalui wakil gubernur untuk melakukan penundaan CPNS dan PPPK sampai masalah ini clear, agar tak menimbulkan polemik di masyarakat kita,” kata Martinus Sudarno, Senin (24/5/2021).

Politisi PDI Perjuangan ini menuturkan, formasi penerimaan CPNS diketahuinya dari media sosial Gubernur Kalbar Sutarmidji. Bang Midji, sapaan karibnya  mengumumkan penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2021 kepada masyarakat.

“Dari informasi yang dibagikan gubernur saya lihat ada yang janggal. Terutama guru agama yang hanya mengakomodir agama Islam, sementara yang lain tidak ada,” terangnya.

Mendapati informasi itu, Wakil Rakyat Dapil Sanggau-Sekadau ini lantas menghubungi Gubernur Kalbar Sutarmidji. Namun, Gubernur Sutarmidji mengelak. Ia menyebut bahwa agama selain Islam jalurnya melalui Kementerian Agama.

“Saya percaya. Setelah saya cek penerima CPNS dan PPPK tidak ada formasi untuk guru agama selain Islam,” terangnya.

Berdasarkan data yang dimilikinya ada 31 guru agama Islam yang diterima tahun ini. Sementara, guru agama lain nihil.

Dirinya mengingatkan Pemprov Kalbar bersikap arif.  Sebab, kebijakan ini telah mengusik rasa keadilan masyarakat. Jika memang, penerimaan guru agama Islam bisa diusulkan dari Pemda, mengapa guru agama lain tidak dimasukkan.

Dia mendesak DPRD menggelar rapat kerja lintas Komisi I dan Komisi V untuk memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalbar dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar agar mendapatkan informasi yang valid. Sehingga, penyebab tak diakomidirnya guru agama lain diketahui.

“Kalau tidak terakomodir, apa sebabnya? Apakah Pemerintah Provinsi Kalbar tak mengusulkan? Kalau benar, ini tentu disayangkan,” kata dia.

Di lapangan sendiri kata dia, banyak guru yang beragama lain yang dibutuhkan. Mestinya, dalam penerimaan CPNS dan PPPK semua guru dari agama yang diakui di Indonesia diakomodir.

Apalagi, konstitusi telah menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan sama di mata hukum dan pemerintahan. Untuk itulah, PDI Perjuangan memegang teguh prinsip bahwa semua orang harus diperlakukan sama. Termasuk siswa siswi yang membutuhkan pelayanan pendidikan keagamanan.

“Biar pun dalam satu sekolah hanya ada satu siswa yang beragama tertentu. Tetap harus diberi pelayanan agama sesuai agama yang dianut bersangkutan,” terangnya.

Hingga saat ini, polemik penerimaan CPNS dan PPPK di Kalbar telah dimuatnya di media sosial. Beragam respon muncul. Termasuk tanggapan keras dari masyarakat.

“Saya berharap permasalahan ini dapat selesai. Sehingga tidak mau persoalan ini menimbulkan konflik di tengah masyarakat,” pungkasnya. (Andi)

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: