Fraksi PAN DPRD Kalbar Dorong Audit Investigatif Perusda Kalbar

Anggota DPRD Kalbar, Tony Kurniadi
Juru Bicara Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalbar, Tony Kurniadi menyampaikan pandangan fraksi terhadap dua Raperda usulan Pemerintah Provinsi dalam sidang paripurna DPRD Kalbar, Senin (24/5/2021). (Andi Ridwansyah/Insidepontianak.com).

PONTIANAK, insidepontianak.com – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalbar mengkritik rencana Pemerintah Provinsi Kalbar menambah modal Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Aneka Usaha sebesar Rp250 miliar.

PAN mendorong dilakukanya audit investigatif secara menyeluruh sebelum suntikan dana dilakukan, agar ada kejelasan terhadap modal yang selama ini disetor.

Bacaan Lainnya

Juru Bicara PAN, Tony Kurniadi mengatakan, Raperda Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang salah satu klausul utamanya penambahan modal dasar dari Rp50 miliar menjadi Rp250 miliar sangatlah besar.

“Wow, fantastis,” ucap Tony Kurniadi saat menyampaikan pandangan umum fraksi dalam sidang Paripurna, Senin (24/5/2021).

PAN melihat ada tiga kehati-hatian yang perlu dilakukan sebelum rencana itu dilakukan. Pertama, mesti ada kejelasan terhadap modal dasar yang telah disetor Pemerintah Provinsi.

Oleh karenanya, perlu dilakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap modal dasar tersebut. Jangan sampai, narasinya hilang tanpa bekas tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

“Apalagi kita semua tentu sependapat bahwa modal Rp50 miliar bukan angka yang kecil bukan?” kata Tony.

Kedua, PAN tak ingin, tambahan modal dasar Rp250 miliar ibarat menabur garam di laut dan mengulang-ulang kesalahan sebelumnya.

“Alih-alih (Perusda) profit justru menjadi beban keuangan daerah yang berkepanjangan,” ujarnya.

Ketiga, PAN mempertanyakan apakah sedemikian mendesak Perda tersebut untuk dibahas dan disahkan di tengah-tengah kondisi pemerintah pusat sampai ke desa berjibaku menghadapi pandemi Covid-19, dengan segala dampak sosial dan ekonomi di semua segmen.

“Apalagi faktanya masih teramat banyak memerlukan dana untuk pembangunan infrastruktur dasar,” sambungnya.

Apabila Raperda tersebut masih tetap dipaksakan dibahas, PAN menyampaikan beberapa catatan saran. Pertama, meminta Pemerintah Provinsi melakukan ekspos atau memaparkan secara jelas keuntungan Perusda selama terbentuk.

“Kami tidak mau berdirinya Perusda ini menjadi beban APBD Provinsi Kalbar,” tegasnya.

Apabila kenyataanya Perusda alami kerugian sehingga Pemerintah Provinsi tidak mendapat benefit apapun, maka PAN mendorong pengkajian secara menyeluruh dan mendalam.

Kecuali, Pemprov mempunyai inisiatif atau inovasi dalam penyegaran Perusda seperti tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi mempunyai inovasi, bekerja atau menggandeng pihak swasta dalam berinovasi.

“Artinya Perusda jangan terlalu berharap modal usaha terhadap APBD, tetapi carilah investor sebanyak-banyaknya melalui pihak swasta,” katanya.

Di sisi lain, PAN mendorong Perusda berbenah. Dalam perekrutan direksi diharapkan ada tim seleksi terbuka dan transparan. Supaya tidak terkesan bagi-bagi jabatan. Sehingga manajemen dikendalikan orang-orang yang kompeten.

“Jangan sampai direksi yang telah bekerja tetapi tidak mempunyai inovasi di perusahaan tersebut direkrut kembali,” pesan Tony.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *