Prabasa: Dewan Tak Mau Perusda Jadi Beban APBD Kalbar

Sekda Kalbar, Al Leysandri menyerahkan jawaban Gubernur Kalbar Sutarmidji terhadap pandangan delapan fraksi DPRD di sidang Paripurna, Kamis (27/5/2021). (Andi/Insidepontianak.com)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalbar menggelar paripurna penyampaian tanggapan Gubernur terhadap pandangan delapan fraksi DPRD terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha  dan  Pembukaan Lahan Berladang Berbasis Kearifan Lokal.

Paripurna  yang digelar, Kamis (27/5/2021) dipimpin Wakil Ketua DPRD Syarif Amin Muhammad,  dan dihadiri Ketua DPRD M.Kebing , Wakil Ketua Prabasa Anantatur, Suriansyah serta Sekda Kalbar, Al Leysandri.

Bacaan Lainnya

Sekda Kalbar, Al Leysandri mengatakan, Raperda Perusda dinilai penting. Sebab, akan meningkatkan payung hukum dan memperluas core bisnis yang dijalankan, dengan penyertaan modal yang lebih tinggi.

Dari rencana bisnis, yang dikaji tim analisa Untan, Perusda Aneka Usaha minta suntikan dana sebesar Rp500 miliar. Namun, Pemprov belum memutuskan berapa anggaran yang akan diberikan.

“Kita akan lihat lagi, kinerjanya seperti apa, profesionalitasnya seperti apa, jadi gak sembarang,” ujarnya.

Leysandri memastikan, keputusan penambahan anggaran tersebut, berada di gubernur dengan analisa kerja. “Kalau gubernur menilai kinerja baik, mungin oke,” terangnya.

Sekda memastikan, setiap tahunnya, kinerja Perusda semakin baik. Hal ini diketahui berdasarkan evaluasi setiap tahun. Perusda  kini telah melakukan ekspansi bisnis. Misalnya saja, menampung hasil tani masyarakat dan menjualnya kepada pegawai.

Kendati demikian, Perusda belum bisa memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, masih menyelesaikan piutang akibat pengurus Perusda yang lama.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, Prabasa Anantatur mengatakan, masih membahas Raperda Perusda yang diusulkan pemerintah provinsi. DPRD tak mau Perusda menjadi beban APBD. Sebab, dua tahun terakhir mengalami kerugian.

“Dua tahun terakhir tekor,” kata Prbasa Anantatur, kemarin.

Untuk itulah, DPRD  akan membahas secara cermat bersama pihak eksekutif terhadap usulan itu.  Jika memang, dinilai baik, maka DPRD menyambut baik.  DPRD pun berharap, Perda yang disusun benar-benar memberi manfaat.

“Jangan nanti kita sudah setujui tidak bermanfaat untuk eksekutif. Rugi kita buat Perda, sama saja dengan priode sebelumnya, berapa biaya yang dibantu tidak menguntungkan daerah,” pungkasnya. (Andi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *