Perkarakan Oknum Honorer, Pendi Kesal Malah Diminta Berdamai

Ilustrasi Pemukulan
Ilustrasi. (Google Image).

KAYONG UTARA, insidepontianak.com – Staf Desa Riam Berasap, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Pendi merasa diintervensi oleh Jaksa Joshua karena terus disuruh berdamai dan tidak memperpanjang perkara hukum pelaporan kasus pemukulan yang dialaminya. Pelaku pemukulan itu merupakan oknum honorer Pemkab Kayong Utara berinisial BN.

“Ia dia (jaksa joshua) memanggil saya kemarin, untuk berdamai. Karena mereka ada program restorative justice gitulah. Saya heran. Sedangkan yang bersangkutan (BN) sampai saat ini tidak ada mengajak berdamai atau menyelesaikan secara kekeluargaan. Malahan saya lihat ada beberapa statusnya yang bernada ancaman terhadap saya,” ucap Pendi bernada kesal, Rabu (9/6/2021).

Pendi pun menyebut telah dipanggil oleh Jaksa Joshua datang ke kantor Kejaksaan Negeri Ketapang agar masalah pelaporan itu diselesaikan secara kekeluargaan. Atas intervensi itu, Pendi merasa diperlakukan tak adil.

Pasalnya, ia sudah memaparkan kronolgi kasus yang terjadi. Menurutnya, penegak hukum harusnya bisa melihat kasus pemukulan itu murni tindak pidana. Pun kalau mau berdamai, mestinya ada itikad dari oknum honorer tersebut. Namun, itikad itu tak ada sama sekali. Justru Pendi merasa terus ‘diteror’.

“Saya juga bingung, kenapa informasi yang saya berikan tidak ditanggapi, malah menyarankan berdamai terus,” tuturnya.

Pendi memastikan, akan terus melakukan langkah hukum. Ia tak terima mendapat perlakukan pemukulan tersebut. Baginya, kasus itu harus jadi pembelajaran bagi semua orang. Agar tak mudah melakukan pemukulan atau tindak kekerasan. Apapun alasannya. Dia berharap laporan polisinya diproses dengan adil.

Sementara itu, Jaksa Joshua belum memberikan tanggapan terkait masalah tersebut. Upaya konfirmasi sudah dilakukan melalui pesan WhasApp, dengan mengirim sejumlah pertanyaan. Namun hingga berita ini ditayangkan, pertanyaan itu belum dijawab.

Sebelumnya, Pendi melaporkan oknum honorer Pemkab Kayong Utara berinisial BN ke kepolisian, lantaran melalukan pemukulan terhadap dirinya. Pemukulan itu terjadi pada 20 April 2021 lalu.

Saat itu kata Pendi, dia sedang mengerjakan pekerjaan di Kantor Desa. Namun, tak disangka tiba-tiba BN datang menemuinya, lalu membentak penuh emosi, dan memiting lehernya.

“Karena saya digitukan (dipiting) saya membela diri,” tutur Pendi, Minggu kemarin.

Menurut Pendi, BN marah kepadanya karana dia tak mau menandatangani surat keterangan kepemilikan tanah yang diajukan BN sebanyak 12 bidang. Pendi beralasan, surat keterangan itu tidak bisa dikeluarkan karena tanah masih berstatus Hak Pakai (HP).

“Dia sekali mengajukan 12 bidang tanah, padahal masih banyak masyarakat kita yang belum memiliki tanah, apa lagi itu tanah yang hanya hak pakai. Perlu dicek dulu,” tuturnya.

Sementara BN membatah telah melakukan pemukulan terhadap Pendi. Dia justru mengaku hanya membela diri. Sehingga terpaksa memiting leher Pendi untuk menghindari perkelahian.

BN merasa tidak diperlakukan adil oleh pihak Desa Riam Berasap karena tidak mau menandatangani surat keterangan kepemilikan tanah yang ia ajukan. Bahkan, menurutnya, staf desa bernama Pendi itu telah berucap tidak sopan dan kasar terhadapnya di salah satu grub WhatsApp.

“Saya dihujat di grub pemerintahan desa. Hujatan dia menyatakan saya mulut besar dan dungu, bahasanya bodoh,” kata BN.

Dia pun mengaku sudah mengkonfirmasi Pendi terkait kata kasar itu. Namun menurutnya, Pendi justru membalas konfirmasi itu dengan nada seolah menantang.

“Saya tanya apa maksudnya? Jawaban dia, kau mau apa katanya,” ujar BN.

Saat itulah BN mengaku emosi. Lalu mendatangi staf desa itu. Ia menjamin tak melakukan pemukulan. Hanya menangkap mulut Pendi karena sudah berkata kasar padanya.

“Saya tidak melakukan pemukulan, saya hanya tangkap mulutnya. Karena ngomong seperti itu. Dia malah menarik leher baju saya. Saya pikir ini bahaya, pasti berkelahi, makanya saya memiting lehernya, menjatuhkan dia,” ucap BN.

Terkait surat tanah yang diajukan, BN merasa heran dengan sikap pihak Desa yang tidak mau tandatangan. Padahal menurutnya balik batas tanah itu sudah ditandatangani saksi maupun RT setempat. Sehingga baginya, tak ada lagi alasan pihak Desa tidak mau menandatangani surat keterangan kepemilikan tanah yang disampaikannya.

“Padahal saksi kiri kanan, batas, pak RT sudah tandatangani,” tutupnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *