PSDKP Tangkap 19 Kapal Ilegal Fishing, 12 di Antaranya Kapal Asing

Ilegal Fishing Kapal Asing
Kapal-kapal illegal fishing yang berhasil ditangkap jajaran personel PSDKP Pontianak. (Andi Ridwansysah).

PONTIANAK, insidepontianak.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) kembali mengamankan 19 kapal illegal fishing di laut Natuna Utara dan Sulawesi, sejak 3 hingga 8 Juni 2021. Dari 19 kapal, 12 di antaranya kapal asing berbendera Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Sementara tujuh kapal lainnya berbendera Indonesia.

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono  mengatakan, pengungkapan itu  berawal dari patroli udara yang dipantau intelejen udara dan satelit. Dari pemantauan itu, petugas berhasil menangkap satu persatu kapal asing ilegal dari Malaysia, Vietnam dan Filipina.

Bacaan Lainnya

“Pada 3 Juni, ada tiga kapal yang diamankan di Laut Natuna Utara. Yakni Vietnam dan satu Malaysia,” katanya, saat konferensi pers yang digelar di PSDKP Pontianak, Kamis (10/6/2021).

Pasca-itu, operasi pengawasan di Laut Natuna tak berhenti. Sabtu 5 Juni 2021, PSDKP kembali mengamankan tujuh kapal asing yang terdiri dari lima kapal Vietnam dan dua Malaysia. Terakhir, PSDKP kembali melumpukan sembilan kapal. Dua kapal berbendera Filipina di laut Sulawesi dan tujuh kapal berbendera Indonesia.

Pung mngungkapkan, kapal-kapal ikan itu diamankan oleh empat kapal pengawas KKP yang terdiri dari KP Hiu 11, KP Hiu Macan 1, KP Hiu Macan Tutul 2 dan KP Orca.

Ia memastikan, KKP terus berkomitmen menjaga laut Indonesia dari ilegal fishing. Apalagi, kasus pencurian ikan yang dilakukan kapal asing tak hanya merugikan materi. Tapi, telah merusak lingkungan. Mereka, menggunakan alat tangkap hingga ke dasar laut dan menghancurkan terumbu karang.

“Mereka menggunakan besi, yang ditenggelamkan sampai ke dasar, lalu ditarik. Ini jelas merusak lingkungan, terutama terumbu karang,” terangnya.

Selain kapal asing, KKP memastikan, akan menindak tegas kapal Indonesia yang tidak mematuhi ketentuan. Seperti tujuh kapal Indonesia yang tidak memiliki dokumen dan mengoperasikan alat tangkap trawl di Selat Malaka.

“Kapal Indonesia juga kami tertibkan karena tak memiliki izin dan mengakibatkan kerusakan sumber daya perikanan dengan alat tangkap trawl,” tegas Pung.

Saat ini kapal-kapal tersebut masih berada di Stasiun PSDKP Pontianak untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengapresiasi PSDKP yang telah bekerja keras di lapangan sebagai benteng KKP dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan.

“Saya bangga, kepada jajaran PSDKP dan awak kapal patroli. Operasi pengawasan yang berbuah penangkapan ini. Menunjukan keseriusan kita menjaga kedulatan laut kita,”ujar Sakti Wahyu Trenggono yang turut mengikuti konferensi pers di Stasiun PSDKP Pontianak secara virtua.

Menteri Trenggono menjanjikan akan terus memperkuat pengawasan, termasuk dengan penguatan infrastruktur. Tahun ini, pihaknya telah menambah dua armada kapal patroli.

“Tahun ini kita sudah menambah dua armada baru dan akan terus kami tambah dengan kapal-kapal pengawas sekelas kapal fregat secara bertahap,”pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *