Wacana Sembako Kena Pajak, Emak-emak Protes

Aktivitas Peragangan di Pasar Falmboyan Pontianak
Aktivitas perdagangan di Pasar Flamboyan sepi pembeli. Daya beli masyarakat makin menurun, akibat dampak pandemi Covid-19. Kini pemerintah mewacanakan memugnut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako di tengah ekonomi yang kian sulit. (Andi Ridwansyah/Inisidepontianak).

PONTIANAK, insidepontianak.com – Wacana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada sejumlah bahan pokok (sembako) ditolak sebagian masyarakat. Kebijakan itu dinilai semakin memberatkan. Terlebih di tengah ekonomi yang sulit akibat pandemi Covid-19 ini.

Wacana pemerintah itu sebelumnya tertuang dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpanjakan. Barang yang dikenakan pajak terdiri dari beras, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Dina, salah satu ibu rumah tangga di Kota Pontianak menilai, pemberlakukan pajak PPN terhadap sembako akan semakin memberatkan masyarakat kecil.

“Yang dikenakan pajak inikan kebutuhan pokok yang sehari-hari digunakan. Pasti lah memberatkan,” kata Dina kepada insidepontianak.com, Sabtu (12/6/2021).

Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah tak sejalan dengan upaya percepatan ekonomi yang dilakukan. Sebab, pemberlakukan pajak untuk sembako malah membuat beban masyarakat semakin bertambah. Dengan diberlakukan pajak sembako, maka otomatis pengeluaran bulanan meningkat. Akhirnya daya beli masyarakat menurun.

“Saya yakin daya beli masyarakat semakin menurun,”terangnya.

Dina meminta, pemerintah membatalkan rencana itu. Apalagi, di tengah ekonomi sulit seperti sekarang akibat pandemi Covid-19 yang tak kunjung selesai.

“Kita berharap rencana ini dibatalkan, “harapnya.

Senada, Dwi warga Kubu Raya juga meminta pemerintah bijak mengambil sebuah kebijakan. Pemberlakukan PPN pada sembako dinilainya hanya menambah beban masyarakat, terutama ekonomi menengah kebawah.

“Kita berharap ini dikaji lagi. Kasian masyarakat. Sudah banyak yang tak berpenghasilan karena pandemi, jangan ditambah lagi dengan naiknya harga barang karena pajak, ” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *