Kalbar Dinilai Provinsi Kurang Inovatif, Pengamat: Pil Pahit yang Harus Diakui

Erdi Abidin
Pengamat Kebijakan Untan, Erdi Abidin. (Ist).

PONTIANAK, insidepontianak.com – Pengamat kebijakan publik Universitas Tanjungpura, Erdi Abidin menyoroti hasil penilaian skor indeks inovasi terendah tahun 2020, yang dikeluarkan Litbang Kemendagri dengan menempatkan Kalbar di urutan kedua setelah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Erdi, penilaian itu merupakan ‘pil pahit’ yang harus diakui oleh Pemerintah Provinsi Kalbar. Dia pun menawarkan tiga hal yang perlu dilakukan Pemprov Kalbar di bawah kendali Gubernur Sutarmijdi, untuk memperbaiki hasil penilaian tersebut ke depan.

Bacaan Lainnya

Pertama kata Erdi, Pemprov Kalbar perlu membuat sitem pelaporan baru terkait dengan kegiatan inovasi yang sudah dilakukan oleh seluruh perangkat daerah. Pelaporan harus terintegrasi dengan Litbang Kemendagri dan Data Analytic Room Kalbar. Agar setiap inovasi terlapor dengan baik.

Kedua, tugas pelaporan inovasi harus ditangani oleh lembaga khusus. Dalam hal ini, Balitbang Pemprov Kalbar. Ketiga, dampak pelaporan rutin atas inovasi pada pembangunan daerah harus terus disesuaikan. Agar penilian hasil inovasi jelas terlihat dampaknya. Sebab, inovasi juga mesti memberikan dampak positif terhadap kemajuan suatu daerah.

Erdi menyebut, Pemprov Kalbar sejatinya telah melakukan berbagai inovasi. Terutama dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dia pun menduga, inovasi yang sudah dilakukan itu, tidak dilaporkan dengan baik. Sehingga Litbang Kemendagri memberikan penilaian buruk.

“Pemerintah Kalbar telah banyak melakukan inovasi dan sedang berupaya melakukan open government,” kata Dosen Fakultas Fisip Untan itu.

Sebelumnya, Kemendagri mengungkapkan 62 daerah yang memiliki indeks inovasi daerah yang rendah. Bahkan, ada daerah yang tidak dapat dinilai inovasinya. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemendagri Agus Fatoni menyebut, terdapat lima provinsi yang memiliki nilai indeks inovasi terendah. Lalu, terdapat 55 kabupaten dan tiga kota yang tidak dapat dinilai inovasinya (disclaimer).

Fatoni mengatakan, rendahnya skor indeks tersebut dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya dipicu kurang maksimalnya Pemda dalam melakukan pelaporan inovasi. Sering kali, Pemda tidak memenuhi persyaratan yang diberikan, kendati daerah tersebut sejatinya memiliki berbagai terobosan kebijakan.

“Bisa jadi pemerintah daerah memiliki inovasi yang cukup banyak, tapi tidak dilaporkan atau bisa saja dilaporkan, tapi tidak evidence based dan ditunjang data-data pendukung yang ada,” kata, Fatoni dikutip dari pers rilis Puspen Kemendagri, dan dilansir dari okezone.com, Selasa (17/6/2021).

Dia pun meminta agar pemerintah daerah yang memperoleh hasil skor indeks rendah untuk segera berbenah. Para kepala daerah diminta melakukan langkah strategis dengan jajarannya. Di antaranya dengan mensinergikan perangkat daerah untuk melahirkan inovasi.

Di sisi lain, peran dan fungsi literatur dan pengembangan (litbang) daerah harus diperkuat untuk mendukung terobosan kebijakan melalui pengkajian dan penelitian.

“Kolaborasi dengan para aktor inovasi juga wajib dilakukan. Selain itu, tiap perangkat daerah harus menumbuhkan budaya inovasi,” tutur Fatoni.

Berikut tiga provinsi dengan Skor Indeks Inovasi Terendah (Kurang Inovatif), hasil penilaian Litbang Kemendagri tahun 2020, di mana Provinsi Nusa Tenggara Barat ditempatkan di urutan pertama, sementara Provinsi Kalimantan Barat di urutan kedua dan Provinsi Maluku di urutan kedua. (Fik).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *