Pemprov Kalbar Minta Perusahaan Perkebunan Berkontribusi Bangun Infrastruktur

Gubernur Sutarmidji
Penandatanganan kesepakatan bersama antara Gubernur Kalbar, Sutarmidji dan Grup Prekebunan Kelapa Sawit, dalam rangka membantu pemerintah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur melalui dana CSR, Kamis (17/6/2021). (Ist).

PONTIANAK, insidepontianak.com – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji berharap, perusahaan perkebunan yang ada di Kalbar dapat beberkontribusi dalam pembangunan Kalbar. Tidak hanya mendukung peningkatan status desa mandiri saja, tapi juga mendukung pembangunan infrastruktur.

Sebab, dengan sinergi antara pengusaha atau perusahaan dengan pemerintah, maka akan ada percepatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Kesejahteraan suatu daerah akan membuat investasi atau kegiatan berusaha lebih nyaman dan aman. Ketika masyarakat di desa itu sudah sejahtera, saya rasa tidak akan ada gangguan apapun,”kata Gubernur Sutarmidji saat memberi sambutan di acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara Gubernur dan Group Prekebunan Kelapa Sawit, Kamis lalu.

Menurut Sutarmidji, kondisi infrastruktur Kalbar saat ini masih memerlukan dukungan. Sebab, dana yang dimiliki tak cukup menuntaskan persoalan infrastruktur. Untuk itu, pemerintah ke depan berencana membangun secara bertahap. Misalnya saja, pembangunan Jalan Provinsi di Ketapang dengan luas 80 kilometer.

“Pemerintah misalnya bagun lima kilo jalan bangus. Lima kilo jalan tanah. Lalu kita berkordinasi dengan perusahaan perkebunan untuk pemeliharaan jalan tanah sampai pemerintah menyiapkan dana,” terangnya.

Dia beryukur, tahun ini tak ada lagi desa yang berstatus sangat tertinggal. Dua tahun ke depan, ia optimis tak ada lagi desa berstatus tertinggal. Sementara itu, untuk Desa mandiri ia berencana membuat program yang dananya bersumber dari pokok pikiran dewan (Pokir) DPRD.

“Alhamdulillah tahun ini sudah tidak ada desa yang sangat tertinggal. Tidak mustahil, dua tahun kedepan tak ada desa tertinggal. Makanya perlu sinergi. Salah satu perusahaan perkebunan,”ungkapnya.

Gubernur mengatakan, percepatan pembangunan desa mandiri menjadi konsen dirinya saat menjabat. Sebab, banyak variable yang harus dipenuhi dalam kehidupan desa yang mandiri. Termasuk teraliri listrik.

Sementara, di Kalbar sendiri, ada 454 desa yang mulanya tidak teriri listrik. Namun, sekarang tinggal 323.

“Tahun ini (2021) ada 76 Desa yang akan dialiri listrik. InsyaAllah tambahan ini maka tinggal 240 desa yang belum teraliri listrik,” terangnya.

Midji sapaan karibnya optimis, jika tahun 2022 nanti, ada100 desa yang teraliri listrik, maka tahun 2024 mendatang, tinggal 150 desa yang belum terlistriki. Mantan Wali Kota Pontianak ini pun memastikan, telah  merencanakan program untuk desa yang berhasil meningkatkan status menjadi desa mandiri. Desa-desa tersebut akan diberi insentif dalam bentuk program. Sementara danaya, bersumber dari Pokir anggota DPRD.

“DPRD  kan punya daerah konstituen. Mereka bantu satu atau dua program. Kalau tidak dijadikan program, nanti rekan-rekan DPRD sulit mengarahkan pokirnya ke desa, karena harus dengan program provinsi,”terangnya.

Gubernur Sutarmidji
FOTO – Gubernur Sutarmidji bersama sejumlah stakeholder foto bersama usai kegiatan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara Gubernur dan Group Prekebunan Kelapa Sawit, untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat. (Ist).

Dukung Gubernur

Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad menyambut kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalbar dengan perusahaan. Menurutnya, langkah tersebut adalah kontribusi nyata pelaku usaha membantu pemerintah mengembangkan masyarakat berswasembada.

“Saya kira ini konsep yang sangat bagus, apabila diteruskan,”kata Jenderal Bintang Dua itu.

Dirinya memastikan, Kodam XII/Tpr selalu mendukung seluruh kebijakan dari Pemerintah Provinsi Kalbar dan Kabupaten dan Kota untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dia pun memuji capaian desa mandiri yang kini berjumlah 385 desa. Menurutnya, hal tersebut menunjukan capaian yang luar biasa, hasil dari upaya keras bersama. “Tentunya ini menjadi suatu kebanggaan bagi masyarakat Kalbar bahwa Indeks Desa Mandiri kita adalah yang tertinggi secara nasional,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD, Syarif Amin Muhammad mendukung kebijakan Gubernur. Ia menilai percepatan pembangunan desa mandiri memerlukan dukungan semua pihak. Tak terkeculi , DPRD dan perusahaan perkebunan untuk mendukung pemenuhan infrastruktur.

“Kita mendukung, dan memang itu tugas kami. Kami sangat apresiasi kalau kami diarahkan,” katanya.

Amin mengatakan, saat ini masih banyak desa yang belum mencapai status desa mandiri. Untuk itu, DPRD menyambut baik dan akan mendata desa mandiri di dapilnya masing-masing guna membantu anggaran dalam berbagai program.

“Nanti akan kita data, supaya bisa membantu desa mandiri dalam bentuk program,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *