Dewan Minta Pemkab Evaluasi Denda Administratif Pelanggar Prokes

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, Esidorus
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, Esidorus

BENGKAYANG, insidepontianak.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, Esidorus meminta pemerintah kabupaten mengevaluasi dan mengkaji kembali penerapan sanksi denda administratif pelanggar protokol kesehatan.

“Jangan sampai menimbulkan kontra di kemudian hari,” katanya, Selasa (29/6/2021).

Bacaan Lainnya

Ia mengatakan, sebagai fungsi kontrol, DPRD mendukung penuh upaya pemerintah kabupaten dalam memutus mata rantai Covid-19. Terlebih pemkab sudah berupaya maksimal untuk menekan kasus penyebaran Covid-19 itu. Seperti melakukan razia, teguran dan sanksi sosial.

Lanjut dikatakannya, sebagai efek jera, pihak pemkab juga sudah tegas dengan mengeluarkan surat ederan (SE) sanksi administratif. Mulai denda Rp 50 ribu bagi yang tidak menggunakan masker dan Rp 100 ribu bagi pelaku usaha yang melanggar prokes.

“Namun, hal itu mesti dikaji kembali, baik penerapan sanksi denda tersebut. Tujuannya agar tidak menimbulkan kontra di masyarakat, terlebih situasi pandemi semua serba sulit,” ungkapnya.

Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap taat aturan prokes. Ini dilakukan supaya kasus penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bengkayang dapat ditekan dan pemkab tidak perlu lagi melakukan razia.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *