Kapolri Minta Penimbun Alkes dan Penghambat Penanggulangan Pandemi Ditindak

Kapolri Jenderal Listyo Sigit
TINJAU - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau penanganan Covid-19 bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Sabtu (19/6/2021). (SuaraJogja.id/HO-Polda DIY)

JAKARTA, insidepontianak.com – Pada masa PPKM Darurat Jawa-Bali, Polri bakal melakukan penegakan hukum untuk menindak pihak-pihak yang melanggar aturan. Termasuk penimbun alat kesehatan (Alkes) dan pihak-pihak yang menghambat pengendalian pandemi Covid-19.

Perintah itu tertuang dalam Surat Telegram (ST) Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, melalui Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Dilansri ari Suara.com, Surat Telegram bernomor ST/1373/VII/H.U.K/7.1./2021 juga merespon hasil konferensi pers Kemenko Marvest, Kemenkes dan Kabareskrim Polri terkait harga eceran tertinggi (HET) obat-obatan dan Alkes dimasa pandemi Covid-19.

Bacaan Lainnya

“Polri mendukung penuh penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali 3-20 Juli 2021,” ujar Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto kepada awak media, seperti diberitakan bantennews.co.id – jaringan Suara.com, Minggu (4/7/2021).

Komjen Agus mengatakan, di masa pandemi Covid-19 khususnya dalam rangka penerapan PPKM Darurat ini, akses obat-obatan dan alat-alat kesehatan harus dipermudah. Agus mengingatkan, jangan sampai terjadi penimbunan obat-obatan dan alkes, di tengah krisis kesehatan seperti saat ini.

“Jangan mengambil kesempatan, kami akan tindak tegas begitupun kepada pihak-pihak yang menghambat upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19, termasuk penyebaran berita bohong/hoaks,” tegas Komjen Agus.

Jenderal bintang tiga ini kemudian, mengimbau pada masyarakat agar tidak melakukan panic buying, karena itu menimbulkan stigma buruk dalam tatanan sosial.

Surat Telegram yang ditujukan kepada para Kapolda dan bersifat perintah ini berisi lima poin penting diantaranya: Pertama, melakukan pengawasan terkait kepatuhan semua pihak dalam menjalankan PPKM Darurat dan pengendalian HET obat dalam masa pandemi Covid-19.

Kedua, melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan, serta penjualan obat di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) sehingga masyarakat sulit mendapatkan obat dan Alkes.

Ketiga, melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap tindakan yang menghambat segala upaya pemerintah dalam melakukan penanggulangan pandemi Covid-19, termasuk terhadap penyebaran berita bohong atau hoaks.

Keempat, mempelajari, memahami serta melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan terkait penerapan pasal-pasal yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana di masa pandemi Covid-19. Dan kelima, melaporkan hasil kegiatan kepada Kapolri up Kabareskrim.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *