Lampaui Target Nasional, Kampung KB di Sambas Harus Terintegrasi

Uray Hendi Wijaya
Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sambas, Uray Hendi Wijaya MPH. (Ist).

SAMBAS, insidepontianak.com – Kabupaten Sambas memiliki 34 kampung KB yang tersebar di 19 kecamatan. Jumlah tersebut melampaui target nasional yang meminta satu kecamatan satu kampung KB.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sambas Uray Hendi Wijaya mengatakan, keberadaan kampung KB harusnya terintegrasi dengan OPD lain. Sehingga bisa dijadikan entry poin program dan kegiatan.

“Kita telah melampaui target nasional yakni satu kecamatan satu kampung KB, Sambas telah memiliki 34 kampung KB. Jika terintegrasi dengan baik, maka bisa menjadi entry poin program kerja dari OPD lain,” katanya kepada insidepontianak.com, Senin (5/7/2021).

Saat ini kata Hendi, sejak kepemimpinan Pak Hasto Wardoyo, paradigma kampung KB berubah dari keluarga berencana menjadi keluarga berkualitas.

Dia memberikan contoh, kampung KB bisa terintegrasi dengan Puskesmas melalui Posyandu. Kemudian, bisa berintegrasi dengan Dinas Pemberdayaan Desa melalui desa mandirinya.

“Untuk menciptakan keluarga yang berkualitas, semua harus berintegrasi. Bayangkan kalau seluruh keluarga menjadi keluarga yang berkualitas yang bisa difasilitasi melalui kampung KB tadi. Harapan kita Sambas Berkemajuan lebih mudah terwujud. Sesuai dengan visi misi Bupati. Itu yang harus kita dukung,” tuturnya.

Hendi mengatakan, jika pemerintah daerah mampu, maka kampung KB bisa direplikasi. Kemudian masyarakat juga mengambil peran besar dengan mau membentuk kampung KB. Pembentukan kampung KB tidaklah sulit, semuanya mulai dari struktur kepengurusan. Nantinya kata dia, dinas akan melakukan pembinaan.

“Kampung KB bisa bersinergi dengan lintas sektoral. Bahkan bisa menjadi entry poin semua program dari seluruh OPD yang ada. Wadahnya sudah ada, kami siapkan wadah, seluruh OPD bisa menempatkan program nya,” katanya.

Sebagai contoh kata dia, Dinas PUPR bisa memberikan program pembangunan jalan desa di kampung KB. Dari Dinas Pendidikan bisa masukan program pendidikan anak prasekolah, mencegah sex usia dini, dan pencegahan narkoba.

“Itu bisa masuk melalui GenRe nya. Sebenarnya semua ini sudah terbuka lebar, dengan demikian nantinya semua program pembangunan bisa berjalan lebih baik karena ada keterpaduan,” katanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *