TKA Datang ke Indonesia Saat PPKM Darurat, DPR Kritik Pemerintah

Kedatangan TKA CIna di Bandara Hasanudin Makassar
TIBA - Tenaga Kerja Asing asal China tiba di Makassar, Sabtu malam 3 Juli 2021 saat Indonesia menerapkan PPKM Darurat (SuaraSulsel.id /Suara.com/Istimewa).

JAKARTA, insidepontianak.com – Fraksi PPP DPR soroti kedatangan 20 Tenaga Kerja Asing (TKA) di Sulawesi Selatan. Pasalnya, kedatangan TKA itu dinilai tak tepat saat pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat, akibat lonjakan kasus Covid-19.

Dilansir dari Suara.com, Sekretaris Fraksi PPP di DPR Achmad Baidowi menilai, wajar apabila  publik menaruh curiga terhadap kedatangan TKA asal China itu. Sebab, informasi yang disampaikan tidak terbuka dan ditambah waktu kedatangan yang tidak tepat, yakni saat PPKM Darurat diterapkan.

Bacaan Lainnya

Baidowi menilai kedatangan TKA tersebut hanya mengulang kecurigaan saat kedatangan TKA pada pelarangan mudik lebaran tahun ini. Meskipun TKA tersebut sudah melalui prosedur kedatangan orang asing, yakni melalui karantina.

“Namun karena waktunya bersamaan dengan PPKM Darurat, membuat publik merasa ada perlakuan khusus. Padahal sebenarnya mungkin sudah sesuai ketentuan, namun informasi yang terbatas menyebabkan kecurigaan publik,” kata Baidowi.

Ia menegaskan, pihaknya sama sekali tidak anti terhadap investasi. Namun, kedatangan pada waktu yang tidak tepat akhirnya memunculkan tanggapan yang keliru di masyarakat. Mestinya pemerintah memahami kondisi ini.

“Beda halnya ketika kedatangan TKA tersebut tidak barengan dengan PPKM Darurat, maka publik tidak ada kecurigaan dan kecemburuan. Ini juga mengulang peristiwa masuknya TKA ketika berbarengan dengan larangan mudik beberapa waktu lalu,” kata Baidowi.

Karena itu, Fraksi PPP meminta pemerintah untuk memperhatikan sensitivitas publik. Di mana setiap kebijakan harus disinkronisasikan dengan hal lain. Sehingga maksud pemerintah yang baik tidak disalahpahami.

“Jangan sampai upaya maksimal dari pemerintah memutus mata rantai penyebaran Covid diganggu oleh hal-hal yang sebenarnya bisa diantisipasi,” kata Baidowi.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menyebut, puluhan tenaga kerja asing atau TKA yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan merupakan pekerja proyek strategis nasional.

Sehingga, mereka diperkenankan datang di tengah masa PPKM Darurat karena termasuk kategori pekerja esensial.

Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM, Arya Pradhana Anggakara menyebut total ada 20 TKA yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

Mereka akan mengerjakan proyek strategis nasional di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

“Terkait pemberitaan masuknya 20 orang TKA di Sulawesi Selatan, benar bahwa mereka adalah TKA yang akan bekerja di Proyek Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Bantaeng,” kata Arya.

Arya mengklaim, 20 TKA tersebut telah melalui proses pemeriksaan protokoler kesehatan. Selain itu, mereka juga telah memenuhi syarat yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menkumham Nomor 26 Tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal pada masa adaptasi kebiasaan baru.

“Aturan ini mengecualikan masuknya orang asing untuk tujuan esensial seperti bekerja di proyek strategis nasional, penyatuan keluarga, dan alasan kemanusiaan. Selain memenuhi persyaratan keimigrasian, orang asing yang masuk Indonesia harus lolos pemeriksaan kesehatan oleh Tim Kemenkes sesuai protokol kedatangan orang dari luar negeri,” katanya.

Puluhan TKA asal China sebelumnya dikabarkan masuk ke Indonesia di tengah masa PPKM Darurat melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Stakeholder Relation Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Iwan Risdianto mengatakan TKA tersebut merupakan karyawan perusahaan smelter di Bantaeng. Mereka masuk ke Makassar pada Sabtu, 3 Juli 2021.

“Mereka karyawan yang sudah berkontrak di perusahaan smelter di Bantaeng. Masuk lewat Bandara Hasanuddin kemarin,” ujar Iwan, Minggu, 4 Juli 2021.

Iwan mengklaim semua TKA asal China tersebut mengantongi dokumen resmi. Termasuk soal dokumen bebas Covid-19.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *