KPK Sita Uang Korupsi Eks Bupati Bogor Senilai Rp9,7 Miliar

Tersangka Korupsi Eks Bupati Bogor
TERSANGKA - Tersangka kasus dugaan pemotongan uang dan penerimaan gratifikasi yang juga mantan Bupati Bogor periode 2008-2014 Rachmat Yasin (kedua kanan) berjalan meninggalkan ruangan pemeriksaan usai ditetapkan sebagai tersangka di gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/8/2020). (Antara Foto/Galih Pradipta/Suara.com).

JAKARTA, insidepontianak.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang dari terpidana kasus korupsi eks Bupati Bogor, Rachmat Yasin senilai Rp9 miliar lebih. Uang tersebut akan dikembalikan ke kas negara.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding memastikan penyitaan uang dari terpidana Rachmat Yasin dilakukan sesaui putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg tanggal 22 Maret 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bacaan Lainnya

“Uang rampasan senilai Rp9.786.223.000,00 sebagai pembayaran uang pengganti oleh terpidana Rachmat Yasin,” jelas Ipi Maryati Kuding, sebagaimana dilansir dari Suara.com, Jumat (9/7/2021).

Dia menjelaskan, penyerahan uang dari terpidana Rachmat Yasin diilakukan dalam dua tahap. Pertama ketika dalam proses penyidikan senilai Rp8.931.326.233,00. Lalu tahap kedua dilakukan saat terdakwa Rachmat Yasin menjalani sidang.

“Dan saat proses persidangan sejumlah Rp854.896.777,00,” ungkap Ipi.

Selain itu, Jaksa Ekseskusi KPK juga merampas uang dari terpidana korupsi Sutikno. Ia, merupakan penyuap eks Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. Uang dari terdakwa Sutikno juga capai ratusan juta. Penyitaan itu pun sudah sesuai putusan pengadilan yangg berkekuatan hukum tetap.

“Uang denda sebesar Rp250.000.000,00 oleh terpidana Sutikno berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus,” jelas Ipi.

Dia menjamin, KPK terus mengoptimalkan penagihan pembayaran uang denda dan uang pengganti dari para terpidana korupsi.

“Ini sebagai wujud upaya melakukan aset recovery dari hasil tindak pidana korupsi,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *