Bupati Satono Minta Sekda dan Seluruh Kadis Hafal Visi Misinya

Bupati Satono
BUKA - Bupati Sambas, Satono saat membuka kegiatan konsultasi publik rancangan awal RPJMD Kabupaten Sambas 2021-2026 di Aula Bappeda Sambas, Selasa (13/7/2021). (Ist).

SAMBAS, insidepontianak.com – Bupati Sambas, Satono meminta Sekretaris Daerah (Sekda), dan seluruh jajaran di bawahnya seperti Kepala Dinas (Kadis) memahami dan hafal visi misi yang akan dilakukan Satono-Rofi lima tahun ke depan.

Hal itu dia tegaskan saat membuka acara konsultasi publik rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas, tahun 2021-2026 di Aula Bappeda, Selasa (13/7/2021).

Bacaan Lainnya

“Maksud saya, yang hafal visi misi tidak hanya Bupati dan Wakil, Sekda dan seluruh jajaran di bawah harus tau, visi misi yang akan kita laksanakan lima tahun ke depan,” kata Satono.

“Sehingga apa yang disampaikan dan apa yang dirancang hari ini, menjadi dasar kita lima tahun ke depan. Kepala dinas harus tahu dan hafal apa visi misi Satono-Rofi,” sambungnya.

Satono mengatakan, forum konsultasi publik yang digelar, bertujuan menghimpun aspirasi dan harapan dari para pemangku kepentingan sesuai dengan visi misi dan garis besar pembangunan Sambas ke depan.

“Dalam forum ini, kita merumuskan masukkan dan saran terhadap rancangan awal RPJMD Kabupaten Sambas 2021-2026, yang akan jadi pedoman penyusunan rencana strategis pembangunan daerah lima tahun ke depan,” katanya.

Dia pun menegaskan, forum konsultasi publik rancangan awal RPJMD Kabupaten Sambas itu harus selaras dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

“RPJMD 2021-2026 yang kita susun akan berkaca pada prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalbar dan di pusat, dan juga melibatkan para akademisi dari Universitas Tanjungpura Pontianak,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *