Serapan Dana Desa Rendah, Kejati Kalbar Minta Kades Gunakan DD Tanggulangi Covid-19

Kajati Kalbar, Masyhudi
ARAHAN - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar, Masyhudi memberikan arahan kepada para kepala desa melalui virtual agar pemerintahan desa menggunakan Dana Desa (DD) untuk penanggulangan pandemi Covid-19, Rabu (14/7/2021). (Ist).

PONTIANAK, insidepontianak.com – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar, Masyhudi meminta seluruh Kepala Desa (Kades) tidak takut menggunakan dana desa (DD) untuk penaganan Covid-19. Yang penting pelaporannya jelas.

Menurutnya, penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-19 sekaligus bisa meningkatkan serapan anggaran dana desa yang kini masih sangat rendah. Dimana, dari 2031 Desa yang ada di Kalbar, serapan anggaranya sampai saat ini baru mencapai 42 persen.

Bacaan Lainnya

Oleh karena itu, Masyhudi menjamin, pihaknya akan mendukung penuh langkah pemerintah desa membelanjakan dana desa  selama dimanfaatkan untuk masyarakat. Termasuk dalam pembiayaan penangan pandemi Covid-19.

“Jangan ragu-ragu menggunakan dana desa untuk penaganan Covid-19. Yang penting mematuhi prinsip, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas dan dapat dipertanggung jawabkan,” kata Masyhudi dalam acara bincang-bincang dengan tema ‘Dana Desa Untuk Penaganan Covid’, Rabu (14/7/2021).

Kegiatan itu diselenggarakan Kejati secara virtual dan dihadiri Gubernur Kalbar, Sutarmidji, Pangdam XII Tanjung Pura, Wakapolda, Kadis Pemerintahan desa dan para kepala desa se-Kalbar.

Masyhudi mengatakan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 dan 07 Tahun 2021 dalam rangka mendukung percepatan penanganan pandemi Covid-19, desa diperbolehkan menggunakan dana desa minimal sebesar delapan persen.

Dana itu, bisa saja digunakan untuk membentuk Satgas penaganan Covid-19 di lingkungan RT/RW maupun bantuan untuk masyarakat selama dapat dipertanggung jawabkan.

Namun, kata dia, hingga Juli 2021. Hanya sebesar 8,70 miliar atau 42,65 persen dana desa yang sudah terserap.

“Hal ini dikarena ketakutan pemerintah desa untuk penaganan Covid-19, belum mampu menerapkan aturan perundang-undangan, dan belum adanya pendamping desa,” tuturnya.

Masyhudi mendorong penyerapan dana desa dioptimalkan untuk penaganan Covid-19. Di masa pandemi ini, dana dana desa diharapkan juga dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Pangdam XII Tanjug Pura, Mayjen TNI Nur Rahmad berharap, dana desa dapat dimanfaatkan aparatur desa membuat posko pengamanan dan bantuan kepada warga terdampak Covid-19.

“Saya berharap, Desa dapat melakukan pencegahan dilingkungannya masing-masing,” terangnya.

Pandam juga meminta, desa mengedepankan empat pilar penaggulangan Covid-19 mulai dari Kepala Desa, Bidan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Tak hanya itu, Kepala Desa juga diminta memiliki data kasus di wilayahnya dan melakukan pengetatan di posko PPKM kepada warga baru dengan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu.

“Kalau ada warga baru, masuk harus diswab. Kalau tidak mau jangan masuk. Sebab, ini upaya kita mencegah penularan,” pesannya.

Pangdam mengatakan, saat ini mereka tegah fokus menjaga empat pintu masuk Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dari warga asing.

Disisi lain, pihaknya juga membantu pemerintah daerah menyuksekan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Pontianak.

Senada, Kadis Pemerintahan Desa Yuslinda juga berharap desa dapat mengoptimalkan dana desa yang dimiliki untuk penaganan Covid-19 agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.

“Dalam pandemi, dana desa sangat bermanfaat melakukan pencegahan dan penularan Covid-19, membangun posko setiap desa dan membantu masyarakat terdampak Covid-19,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *