KPK Harap Vonis atas Terdakwa Edhy Prabowo Sesuai Tuntutan Jaksa

Terdakwa Edy Prabowo
TERDAKWA - Terdakwa kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo melambaikan tangan saat menunggu sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (29/6/2021). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/Suara.com)

JAKARTA, insidepontianak.com – Terdakwa korupsi suap izin ekspor benih lobster, Edhy Prabowo akan jalani sidang putusan, pada Kamis (15/7/2021) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap, majelis hakim dapat memutus perkara korupsi eks Menteri Kelautan dan Perikanan itu, sesuai fakta hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Bacaan Lainnya

“KPK tentu berharap majelis hakim akan memutus dan menyatakan terdakwa bersalah dengan mempertimbangkan seluruh fakta hukum sebagaimana uraian analisis yuridis JPU dalam tuntutannya,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati, sebagaimana dilansir dari Suara.com, Kamis (15/7/2021).

Sebelumnya, Edhy Prabowo dituntut lima tahun penjara dalam perkara suap izin ekspor benih lobster di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Selasa (29/6/2021). Selain pidana badan, Edhy juga dituntut membayar denda Rp400 juta, subsider enam bulan kurungan penjara.

“Menyatakan terdakwa Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata Jaksa KPK, dalam pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa 29 Juni 2021.

Jaksa KPK juga memberikan pidana tambahan kepada terdakwa Edhy Prabowo berupa membayar uang pengganti mencapai Rp 9.687.447.219 dan USD 77 ribu.

Dalam dakwaan jaksa, Edhy Prabowo disebut menerima suap sekitar Rp 24.625.587.250.000 dan USD 77.000 terkait kasus suap izin ekspor benih lobster tahun 2020.

Jaksa Ronald merincikan, penerimaan suap Edhy diterimanya melalui perantara yakni, sekretaris pribadinya Amiril Mukminin dan staf khususnya Safri menerima total USD 77.000 dari bos PT. Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito.

Sedangkan, uang suap senilai Rp24 miliar juga diterima Edhy juga dari Suharjito. Di mana, Edhy mendapatkan uang itu, melalui Amiril Mukminin, staf pribadi istri Edhy, Ainul Faqih dan staf khusus Edhy, Andreau Misanta Pribadi.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Edhy didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *