Konflik HGU PT BPK Anak Perusahaan Wilmar Berlanjut, Polisi Bersitegang dengan Warga

BERSITEGANG - Seorang polisi mengenakan jaket bomber hitam bersitegang dengan petani Sungai Enau, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, Sabtu (17/7/2021). Cekcok itu terjadi karena pilisi berusaha menghalangi aksi petani yang coba mengehentaikan panen oleh pihak PT BPK anak perusahaan Wilmar Grup. (Ist).

KUBU RAYA, insidepontianak.com – Konflik antara petani di Desa Sungai Enau, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, dengan PT Bumi Permata Khatulistiwa, anak perusahaan Wilmar Grup terus berlanjut.

Petani kembali menghalangi perusahaan panen Tandan Buah Segar (TBS) sawit, di lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang diklaim warga sudah habis masa sewanya, Sabtu (17/7/2021). Aksi warga itu pun memaksa aparat turun tangan untuk mencegah kericuhan yang semakin besar.

Bacaan Lainnya

Namun, upaya polisi menghentikan warga, berbuntut keributan. Peristiwa itu pun, terkam dalam vidio berdurasi 09.02 detik. Di vidio itu memperlihatkan, seorang pria yang mengaku polisi mendatangi warga, marah-marah.

Dengan nada membentak, dia meminta warga tak menghalangi panen perusahaan. Polisi yang mengenakan jaket bomber itu, juga meminta warga menempuh jalur hukum, jika merasa HGU perusahaan sudah habis masa sewa.

Polisi itu pun semakin emosi saat Abdul Aziz, sang Ketua Kelompok Petani Usaha Bersama, memotong pembicaraannya.

“Udah pak dengar dulu pak. Jangan bilang di mana-mana orang tua, orang tua terus,” kata pria itu dengan nada emosi.

Lantas, si polisi ini menegaskan, apa yang dilakukannya juga berdasarkan perintah atasan. Kepada petani, dia mengatakan, tak ingin  polisi dibenturkan dengan masyarakat karena konfilik dengan perusahaan tersebut.

“Kalau bapak-bapak tidak senang dengan kami yang berbaju cokelat polisi ini, terserah bapak-bapak. Tapi, kami hanya menjalankan perintah pimpinan kami. Mari kita bertemu di pengadilan,” ucap polisi tersebut sambil mondar-madir dikelilingi puluhan petani.

Dia juga tantang perwakilan petani tunjukan kebenaran yang mereka anggap benar, terkait perjanjian sewa HGU di jalur hukum. Dengan nada tinggi, polisi itu menegaskan siap mengawal, jika memang persepsi masyarakat mengenai HGU PT BPK hanya 25 tahun, bukan 30 tahun.

Jawaban itu kembali ditimpati Abdul Aziz. Kepada polisi, dia menyampaikan PT BPK  berjanji secara lisan, hanya gunakan HGU 25 tahun.

“Memang waktu itu, PT (BPK) berjanji sama saya 25 tahun pak,” kata Abdul Aziz.

Jawaban itu semakin membuat sang polisi tersebut naik pitam. Sambil mengepal tangan, menunjukan kegeraman kepada warga, dia kembali membentak.

“Kalau berjanji siapkan bukti bapak. Siapkan bukti bapak. Siapkan bukti bapak,” ucapnya emosi.

Amarah oknum polisi itu semakin menjadi, saat seorang warga lainnya turut menjawab. Dia pun menghampri seorang warga, sambil menyebut, “Eh, kau dari kemarin bicara-bicara terus. Kamu ingat muka saya ini. Ingat.”

Setelah itu, Polisi yang tak memakai masker itu meminta pihak perusahaan melanjutkan panen sawitnya.

“Pemanen semuanya tanpa ada yang mengganggu, hak kalian panen semuanya,” ucapnya.

Mendegar itu, warga setempat tak terima. Cek cok mulut kembali terjadi, walaupun aksi panen sempat dilakukan pihak perusahaan.

Mediasi Warga Sungai Enau dengan Wilmar
MEDIASI – Mediasi konflik lahan antara perwakilan warga Desa Sungai Enau dengan PT Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK), anak perusahaan PT Wilmar di Kantor Bupati Kubu Raya, Rabu (30/6/2021). (Andi Ridwansyah/Insidepontianak.com).

Terkesan Arogan

Supatli, warga setempat menyayangkan perusahaan PT BPK yang melakukan panen paksa di lahan HGU yang diklaim sudah habis masa pakainya.

Dia menyebut, ulah perusahaan itu, hampir saja membuat perkelahian antara polisi dan masyarakat. Menurutnya, aktivitas panen itu sudah tak melalui negosiasi dengan warga.

Dia pun menyayangkan sikap polisi yang terkesan arogan. Seharusnya, polisi mengayomi. Bukan malah memusuhi dan membentak masyarakat.

“Itu bukan selayaknya polisi berbuat seperti itu. Kalau masyarakat tidak menahan kesabaran, tetap terjadi (keributan),” ujar Supalti.

Supatli mengatakan, permasalahan sengketa HGU PT BPK dengan masyarakat Desa Sungai Enau, hingga kini belum menghasilkan kesepakatan apapun. Walau sudah dilakukan beberapa kali rapat yang di mediasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Bahkan, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kubu Raya, sebagai perwakilan pemerintah daerah dan Camat setempat telah turun kelapangan untuk menyelasikan masalah konflik tersebut.Tapi, sampai sekarang juga tak menghasilkan solusi.

“BPN sudah turun ke lapangan, namun tidak ada komentar soal HGU 25 tahun yang dicoret. Karena ada kejanggalan karena ada dua versi,” kata Supalti.

Dia berharap, pemerintah dapat mencarikan solusi atas permasalahan itu. Masyarakat tetap akan  berperdoman dengan janji pertama perusahan yang menyanggupi penywaan lahan selama 25. Bukan 30 tahun.

“Kami tetap berpedoman dengan janji perusahaan yang dulu. Kalau memang perusahan mau melanjutkan jadi 30 tahun, seharusnyakan mediasi dengan Ketua Kelompok Petani. Ini gak mau. Panen terus dilakukan,” ucapnya.

Dia memastikan, masyarakat akan terus bergerak menuntut keadilan. Termasuk akan mencegah persuahaan memanen swail selama masalah HGU belum dituntaskan.

“Masyarakat rela mati dilahan. Mau turun semua Senin nanti,” pungkasnya.

Jaga Keamanan

Kapolres Kubu Raya, AKBP Yani Permana mengklaim, tidak ada keributan yang terjadi antara polisi dan masyarakat yang menghalangi pihak PT BPK melakukan panen pada Sabtu kemarin.

Menurutnya, anggotanya yang turun ke lokasi, hanya berupaya menjaga keamanan. Agar tak terjadi keos antara pemanen perusahaan dan warga.

“Kami hanya berada di tengah-tengah. Agar masing masing pihak sesuaikan haknya,” kata AKBP Yani Permana kepada insidepontianak.com, Minggu (18/7/2021).

Yani mengatakan, sengketa HGU antara PT BPK dengan masyarakat Sungai Enau telah beberapa kali dilakukan mediasi oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Masyarakat Sungai Enau juga sudah dipertemukan dengan DPRD. Mereka berpedoman pada HGU 25 tahun, sementara Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kubu Raya telah memastikan usia HGU PT BPK 30 tahun.

“Sudah disampaikan oleh BPN, Pemda Kubu Raya dan DPRD,” jelasnya.

Sementara itu, Supervisor Social Security dan License (SSL) PT BPK Wilmar Grup, Muhammad Taufik, saat dikonfirmasi belum dapat memberikan jawaban terkait konflik tersebut.

“Saya belum dapat izin pimpinan,” pungkasnya.

Warga Desa Sungai Enau Demo di DPRD Kalbar
DEMO – Masyarakat Desa Sungai Enau, Kecamatan Kuala Mandor B, demo di gedung DPRD Provinsi Kalbar, Senin (28/6/2021). Mereka menuntut PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) atau Wilmar kembalikan tanah. (Andi Ridwansyah/Insidepontianak.com).
Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *