DPR Sebut Penegakan Aturan PPKM Darurat Belum Konsisten

Penyekatan PPKM Darurat
Petugas kepolisian memeriksa kelengkapan surat tanda registrasi pekerja (STRP) di pos penyekatan PPKM Darurat Underpass Mampang, Jakarta, Kamis (15/7/2021). (Suara.com/Angga Budhiyanto)

JAKARTA, insidepontianak.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan, Muchamad Nabil Haroen, menilai, konsistensi penegakan aturan PPKM Darurat masih kurang, meski telah berjalan sebagai alternatif untama untuk menangani pandemi.

“Kebijakan PPKM Darurat sudah sangat cukup untuk saat ini. Hal yang perlu ditingkatkan adalah teladan dari pemimpin kita, konsistensi dalam penegakan aturan,” kata Nabil kepada wartawan, dilansir dari Suara.com, Senin (19/7/2021).

Bacaan Lainnya

Ia meminta, aparat keamanan harus telaten dan sabar dalam menerapkan serta menegakan aturan protokol kesehatan.

“Intinya, semua pihak punya kontribusi dan tanggung jawab masing-masing di tengah pandemi ini,” ujarnya.

Selain itu, Nabil turut menyoroti ihwal pelarangan pelaksanaan salat Iduladha serta mudik Lebaran. Menurutnya pelaksanaan salat Iduladha dengan menimbulkan kerumunan memang lebih baik dihindari pada situasi pandemi saat ini.

“Larangan mudik harus efektif. Edukasi publik menjadi sangat penting. Selain itu, pemberlakuan PPKM Mandiri bisa menjadi dasar kebijakan yang jelas untuk mempertegas larangan mudik. Kita semua perlu menahan diri, menaati protokol kesehatan agar pandemi bisa segera teratasi,” kata Nabil.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *