Mendagri Tegur Pemprov Kalbar, Dewan Minta Gubernur Sutarmidji Evaluasi

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah mendorong Gubernur Kalbar Sutarmidji melakukan evaluasi atas teguran Menteri Dalam Negeri terkait serapan anggaran penanganan Covid-19 Kalbar yang rendah.

“Teguran Mendagri kepada 19 Provinsi yang serap anggaran Covid-19 belum maksimal harus menjadi peringatan. Pemerintah Provinsi harus mencari tau apa yang menyebabkan serapan anggaran rendah,” peasn Suriansyah kepada insidepontianak.com, Senin (19/7/2021).

Bacaan Lainnya

Dia menilai, penyebab serapan anggaran rendah bisa diakibatkan beberapa faktor. Bisa karena kehati-hatian pemerintah dalam membelanjakan anggaran agar menghindari kesalahan yang berdampak hukum. Selain itu, bisa juga karena keterlambatan dalam proses tender pelelangan proyek.

“Untuk itu harus jadi perhatian pejabat yang diberi tugas untuk itu. Seperti Unit Layanan Pengadaan. Sebab, kami melihat, kadang keterlambatan itu akibat keterlambatan barang dan jasa sehingga pelaksanaan di lapangan menjadi lambat,” terangnya.

Suriansyah juga mendorong pembenahan administrasi, data, sistem dan prosedur pelaksanaan agar serapan anggaran Pemprov Kalbar bisa segera direalisasikan.

Legislator Partai Gerindra ini mengatakan, anggaran untuk penaganan Covid-19 di Kalbar cukup besar dan telah dianggarkan dalam APBD 2021. Untuk itulah, dia meminta Gubernur merealisasikan anggaran dengan cepat, namun dengan kehati-hatian dan dasar keakuratan.

“Dengan begitu penanganan Covid-19 di Kalbar baik medis dan dampak sosial bagi masyarakat segera tercover dan dampak sosial, ekonomi juga segera terkendali, tidak terdampak kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin berpenghasilan rendah,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian memberikan teguran yang cukup keras kepada 19 kepala daerah yang penyerapan anggarannya dinilai buruk dalam penanganan pandemi Covid-19 dan insentif tenaga kesehatan (nakes). Salah satu dari 19 Provinsi itu adalah Kalbar.

“Kami sudah sampaikan surat teguran tertulis untuk 19 daerah tersebut, surat teguran tertulis ini langkah yang mohon maaf cukup keras, karena jarang kami keluarkan. Kepada 19 provinsi dengan data-data yang kita miliki,” kata Tito dilansir dari Sindonews.com, Sabtu (17/7/2021).

Mantan Kapolri ini menyesalkan, belum adanya perkembangan atas penyerapan anggaran yang baik dari 19 daerah tersebut. Padahal anggarannya sudah dialokasikan dalam APBD masing-masing.

“Uangnya ada tapi belum direalisasikan untuk kegiatan penanganan Covid, kemudian untuk insentif tenaga kesehatan, dan lain-lain,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *