Mendagri Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Segera Salurkan Bansos dari APBD

Mendagri Tito Karnavian
Mendagri, Tito Karnavian. (Dok. Kemendagri/Suara.com).

JAKARTA, insidepontianak.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memerintahkan seluruh gubernur, bupati dan wali kota mengalokasikan anggaran dalam APBD, untuk bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat di masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Selanjutnya, para kepala daerah diminta melakukan percepatan penyaluran bansos tersebut ke masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Bacaan Lainnya

Intruksi itu tertuang dalam surat Instruksi Mendagri Nomor 21 Tahun 2021, tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial, dan atau Jaring Pengaman Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tujuan instruksi itu ialah dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 sebagai upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Maka diperlukan penyedian dan percepatan penyaluran bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial/social safety net bagi masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” kata Tito dalam Inmendagri 21/2021 dilansir dari Suara.com.

Dalam instruksi tersebut dijelaskan kalau gubernur, bupati wali kota harus melakukan percepatan penyediaan alokasi anggaran yang memadai dalam APBD guna memberikan bantuan sosial bagi individu atau keluarga penerima manfaat (KPM), masyarakat yang terdampak atau mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat pandemi Covid-19 seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal harian dan individu, atau masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian, para gubernur dan bupati dan wali kota juga diminta untuk melakukan percepatan penyaluran bantuan sosial kepada individu atau kelompok masyarakat, atau masyarakat yang terdampak atau mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat pandemi Covid-19.

Adapun langkah-langkah yang mesti dilakukan ialah segera merealisasikan anggaran yang tersedia dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada APBD. Apabila anggarannya tidak cukup atau tidak tersedia, maka gubernur dan bupati dan wali kota harus melakukan optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga (BTT).

Tito menyebut jika BTT juga tidak mencukupi, maka pemerintah daerah harus melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan serta memanfaatkan uang kas yang tersedia. Hasil dari penjadwalan itu bisa direalokasikan dalam BTT.

Lebih lanjut, Tito menginstrukan kepada gubernur dan bupati serta wali kota untuk mengelola penyaluran bansos secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kecepatan pelaksanaan dan kepatutan.

Itu semua sesuai dengan pedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Para gubernur, bupati dan wali kota, juga diminta untuk melakukan koordinasi penyaluran bnasos antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota dan antara seluruh unsur yang terlibat. Mulai dari ketua RT/RW, kepala desa, satlinmas, babinsa, hingga ke relawan yang membantu.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *