Serapan Anggaran Kalbar Rendah Hingga Dapat Teguran, Pengamat: Kegagalan Gubernur Sutarmidji

Syarif Usmulyadi
Pengamat politik Universitas Tanjungpura, Syarif Usmulyadi.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Pengamat Kebijakan Publik, Syarif Usmulyadi menilai, teguran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terhadap serapan anggaran penanganan Covid-19 Kalbar yang rendah menunjukan kegagalan Gubernur Kalbar Sutarmidji sebagai pimpinan daerah. Sebagai Gubernur, Sutarmidji dinilai gagal melakukan pengawasan penggunaan anggaran. Padahal di massa pandemi Covid-19 masyarakat menunggu bantuan pemerintah.

“Anggaran itukan berbasis kinerja. Kalau anggaran tidak terserap artinya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kinerjanya jelek. Kalau OPD tidak bekerja baik, maka kegagalan Gubernur tidak melakukan pengawasan,” kata Usmulyadi kepada insidepontianak.com, Senin (19/7/2021).

Bacaan Lainnya

Dosen Fisip Untan itu mengatakan, anggaran  penaganan Covid-19 telah dianggarakan dalam APBD 2021. Nilanya cukup besar. Sumbernya dari Dana Alokasi Umum (DAU), Pajak, Retribusi, dan pendapatan lainnya.

Dana itu, harusnya dibelanjakan daerah melalui OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Sosial, dan BPBD. Apalagi, dengan regulasi yang memudahkan Provinsi membelanjakan anggaran di massa Covid-19.

Dengan anggaran itu, kata Usmulyadi, Pemerintah Provinsi harusnya maksimal menagani Covid-19. Anggaran yang ada dibelanjakan untuk masyarakat. Sebab, masyarakat menunggu bantuan pemerintah. Misalnya saja diberi bantuan obat, vitamin dan honor tenaga medis.

Selain itu, bisa juga menunggu bantuan pemerintah kepada masyarakat tak mampu yang terdampak PPKM Darurat.

“Lucu, dana tersedia gunakan jak tak mampu. Kalau saya jadi Mendagri saya potong 50 persen dana DAU-nya. Dikasi uang tak digunakan,” ucap Usmuluyadi.

Dia menyebut, serapan anggaran rendah itu telah berdampak dengan penanganan Covid-19 yang buruk. Sebab, keterlambatan pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan akan mempengaruhi kinerja garda terdepan dalam penagan Covid-19.  Akibatnya, kondisi Covid-19 Kalbar semakin parah.

“Kita zona merah Pontianak sekarang. Ini menunjukkan Satgas Covid-19 Kalbar yang diketuai Gubernur gagal,” ujarnya.

Usmulyadi mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran. Pertama, Gubernur tidak mendapat informasi dari OPD secara berkala terkait dana Covid-19. Kedua, Gubernur terlalu sibuk mengurusi urusan kepala daerah di Kalbar.

“Taunya marah jak. Padahal tugas sendiri tidak dilaksanakan. Sehingga tak konsen dengan pekerjaan dia sebagai Gubernur,” tegasnya.

Usmulyadi menilai, teguran Mendagri kepada Pemprov kalbar yang dinilai buruk dalam melakukan serapan anggaran, semakin memperburuk citra kepemimpinan Gubernur Sutarmidji. Sebab, sebelumnya Kalbar masuk tiga provinsi dengan Skor Indeks Inovasi Terendah (Kurang Inovatif), hasil penilaian Litbang Kemendagri tahun 2020.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *