Kemenhub Kembali Perbarui Aturan Penerbangan Domestik Masa PPKM Darurat

Ilustrasi Perjalanan Udara
Petugas memeriksa surat vaksinasi dan hasil tes PCR calon penumpang pesawat sebelum melakukan penerbangan di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (5/7/2021). (Antara/Fauzan/Suara.com)

JAKARTA, insidepontianak.com – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, kembali mengeluarkan edaran baru mengenai aturan perjalanan penerbangan domestik di masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Aturan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE 53 Tahun 2021 itu menyebutkan, untuk penerbangan antar-bandara di Pulau Jawa, penerbangan dari atau ke bandar udara di Pulau Jawa dan Pulau Bali, wajib menunjukkan kartu vaksin pertama.

Bacaan Lainnya

Kemudian menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan.

Sedangkan untuk penerbangan selain Pulau Jawa dan Pulau Bali, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2×24 jam.

“Atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan,” kata Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto dalam keterangan tertulis, sebagaimana dilansir dari Antara, Selasa (20/7/2021).

Novie menyampaikan, khusus selama masa libur hari raya Iduadha 1442 Hijriah, pada 19-25 Juli 2021, perjalanan penumpang termasuk pelaku perjalanan di bawah 18 tahun dibatasi sementara. Dan hanya dikecualikan bagi pelaku perjalanan dengan keperluan aktivitas bekerja di sektor esensial dan kritikal, keperluan mendesak.

Seperti pasien dengan kondisi sakit keras, ibu hamil didampingi satu orang anggota keluarga, kepentingan persalinan dengan didampingi maksimal dua orang, dan pengantar jenazah non Covid-19 dengan jumlah maksimal lima orang.

Bagi pelaku perjalanan yang bekerja di sektor esensial dan kritikal diwajibkan juga menunjukkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) atau Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah setempat atau Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Instansi setingkat Eselon II.

Sementara itu untuk pelaku perjalanan penumpang dengan keperluan mendesak, juga wajib menunjukan surat keterangan perjalanan. Antara lain surat rujukan dari Rumah Sakit, surat pengantar dari perangkat daerah setempat.

“Seperti Surat Keterangan Kematian atau surat keterangan lainnya,” tambah Novie.

Surat Edaran 53 Tahun 2021 ini juga mengecualikan menunjukkan kartu vaksin bagi pelaku perjalanan dengan kepentingan khusus medis. Karena alasan medis berdasarkan keterangan dari dokter spesialis penyakit dalam, pasien dengan kondisi sakit keras, dan ibu hamil yang didampingi oleh satu orang anggota keluarga.

“Kami terus memperbarui Surat Edaran petunjuk perjalanan orang sesuai dengan SE terbaru dari Satgas Covid-19 yaitu SE Nomor 15 Tahun 2021,” tuturnya.

Dia berharap, dengan pembatasan mobilitas masyarakat dan pembatasan kegiatan peribadatan atau tradisi selama Iduladha di masa pandemi ini, dapat ditaati oleh masyarakat.

“Sehingga usaha kita dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 tidak sia-sia,” tutupnya.

Untuk informasi, Surat Edaran Nomor SE 53 Tahun 2021 merupakan Perubahan Atas Surat Edaran Nomor SE 45 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Covid-19 yang ditetapkan Kementerian Perhubungan, mulai berlaku 19 Juli 2021

SE ini bertujuan melakukan pembatasan pelaku perjalanan dalam negeri dengan moda transportasi udara, khususnya selama masa libur hari raya Idul Adha 1442 Hijriah mulai tanggal 18 – 25 Juli 2021.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *