Rektor UI Boleh Rangkap Jabatan, PKS Sebut Transaksi Kekuasaan

Mardani Alisera
Mardani Ali Sera. (Suara.com/Yosea Arga P).

JAKARTA, insidepontianak.com – Anggota DPR RI Mardani Ali Sera mengkritik revisi aturan sistem kepemimpinan di Universitas Indonesia (UI) yang mengizinkan rektor UI boleh rangkap jabatan.

Politisi PKS itu menilai, revisi aturan tersebut bisa dianggap sebagai transaksi kekuasaan dan bisa digugat. Hal itu disampaikan oleh Mardani melalui akun Twitter miliknya @mardanialisera.

Bacaan Lainnya

“Jika tidak mau dibilang penyogokan, maka memberikan ‘hadiah’ rangkap jabatan oleh pemerintah bisa dianggap transaksi kekuasaan. Ini bisa digugat,” kata Mardani dilansir dari Suara.com, Rabu (21/7/2021).

Mardani menegaskan, Rektor UI Ari Kuncoro yang kedapatan rangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama BRI, bank pelat merah milik pemerintah telah melanggar aturan sebelum aturan statutas tersebut direvisi.

“Sebelum PP revisi, maka mereka yang melakukan rangkap jabatan adalah pelaku pelanggaran. Ya kan?” ujar Mardani.

Lantas, Mardani menyindir potret keadilan di Indonesia yang menurutnya semakin kental dengan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Ia menyoroti banyaknya pelanggar aturan dari kalangan ulama langsung ditangkap dan dipermalukan di depan media.

Sementara, para pelanggar aturan dari kalangan kolega pemerintah justru mendapatkan keistimewaan berupa revisi aturan, bukan justru ditangkap dan diadili.

“Jika pelanggar adalah ulama, cepat banget ditangkap, diborgol, dipermalukan di depan media. Jika yang melanggar adalah kolega, maka yang salah adalah peraturannya sehingga direvisi. KKN semakin parah saja,” ungkapnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *