Menko Marves Luhut Minta Penyaluran Bansos Dipercepat

Luhut Binsar Pandjaitan
Menko Maritim dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Darurat Provinsi Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan. (Tangkapan layar/Youtube Sekretariat Presiden/Suara.com).

LuhutJAKARTA, insidepontianak.com – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menekankan jika efektivitas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diperpanjang hingga 25 Juli 2021 bergantung kepada penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Apabila penyalurannya dilakukan cepat, maka masyarakat akan tetap diam di rumah.

Hal tersebut disampaikan kepada para menteri dan gubernur Jawa-Bali dalam rapat koordinasi secara virtual, Kamis (22/7/2021).

Bacaan Lainnya

“Jika kita bisa menyalurkan (bansos) dengan cepat, maka masyarakat mau untuk tinggal di rumah. Selain itu penyaluran perlu dipercepat terutama di daerah-daerah aglomerasi, karena mereka yang terkena dampak paling besar dari PPKM,” katanya.

Luhut juga menekankan, bansos penting bagi masyarakat yang positif dan sedang menjalani masa karantina. Saat ini, pemerintah melalui PT Pos Indonesia dan jaringan Bank Himbara tengah melakukan penyaluran sosial tunai dan bantuan beras dari Bulog.

“Oleh karena itu, sangat penting namanya bansos ini peranan penting karena nanti yang mungkin positif dan masuk karantina itu, bagaimanapun harus kita bantu dengan bansos ini jangan sampai kepala keluarga ini dipisahkan dari keluarganya dan tidak menerima bantaun dan saya kira penting mendapat perhatian kita,” ujarnya.

Perwakilan Jaringan Bank Himbara dan PT Pos Indonesia menyampaikan pada rapat bahwa saat ini penyaluran bansos kepada masyarakat sudah dimulai.

Selain itu, mereka melaporkan bahwa untuk penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dan sembako kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah-wilayah membutuhkan  waktu dan harus dibantu oleh pemerintah daerah dalam konteks untuk penyaluran dan proses verifikasi.

Luhut lantas meminta kepada pemerintah daerah dan dinas sosial untuk mengawasi penyaluran bansos supaya tidak ada manipulasi data. Selain itu, ia juga meminta supaya PT Pos Indonesia bekerja sama dengan pemerintah daerah supaya penyaluran bantuan tidak menimbulkan klaster penyebaran Covid-19 yang baru.

“Saya pikir penyiapan data, pengecekan data, verifikasi data itu betul-betul supaya jangan sampai ada data fiktif yang menerima bantuan,” tuturnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *