Temukan Dugaan Hibah Fiktif, Tiga Fraksi DPRD Mempawah Tolak LPJ ABPD 2020

  • Bagikan
Paripurna LPJ Pelaksanaan APBD mempawah Tahun Anggaran 2020
Anggota DPRD Kabupaten Mempawah, Choirussaib saat membacakan pendapat akhir fraksi Hanura dalam rapat Raperda LPJ penggunaan APBD 2020 oleh Bupati Mempawah, Kamis (22/7/2021). (Ist)

MEMPAWAH, insidepontianak.com – Fraksi Partai Hanura, PDI Perjuangan dan Gerindra DRPD Kabupaten Mempawah tegas menolak Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Mempawah terhadap Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Kamis (22/7/2021).

Sementara empat fraksi lainnya, yakni Golkar, Nasdem, PKB dan Demokrat menerima. Karena lebih dari separuh fraksi menerima, Raperda LPJ Pelaksanaan APBD 2020 Bupati Mempawah tetap di sahkan.

Kepada insidepontianak.com, anggota DPRD Kabupaten Mempawah fraksi Hanura, Choirussaib mengatakan, penolakan yang dilakukan nyaris separuh fraksi bukan tak beralasan.

Hanura menemukan banyak kejanggalan dalam laporan yang disampaikan Bupati Mempawah, Erlina.

Saib sapaan akrabnya mengatakan, ada tiga poin penting yang menjadi alasan Fraksi Hanura menolak LPJ Penggunaan APBD 2020 Bupati Mempawah.

Pertama, selisih Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Bebas dan SILPA Terikat yang sangat besar. Kedua, adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dalam belanja Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata, ketiga ada tujuh proposal penerima dana hibah yang tidak jelas alamatnya.

Saib memaparkan, SILPA 2020 sebesar Rp88.88 milyar. Terdiri dari SILPA Terikat Rp24.86 milyar, dan SILPA Bebas Rp64.02 milyar.

“Besar sekali selisihnya. Alasan Bupati SILPA Bebas 2020 berasal dari belanja gaji dan tunjangan untuk CPNS dan P3K 2020 yang belum dapat ditetapkan hingga habis tahun. Kami melihat seperti tidak ada perencanaan yang sistematis dalam proses penganggaran APBD 2020,” katanya.

Lalu, soal kejanggalan belanja Dinas Pendidikan. Berdasarkan uji petik Badan Pengelola Keuangan (BPK), belanja modal gedung bangunan direalisasikan untuk belanja peralatan dan mesin. Padahal nilai anggaran nya terpaut jauh.

“Anggarannya terpaut jauh, Rp889.960.000 dan Rp269.160.000. Dalam perencanaan APBD 2020 terkesan asal jadi dan main-main, di tengah rumitnya masalah pendidikan siswa yang dihantam pandemi Covid-19,” ucapnya.

Fraksi Hanura menilai, Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah seenaknya merubah perencanaan yang telah ditetapkan dalam Perkada Bupati Mempawah 2020.

Berbaliknya penggunaan anggaran itu tanpa risalah perubahan penggunaan anggaran dalam APBD Perubahan 2020.

“Sangat wajar kami menilai adanya penyalahgunaan wewenang dalam realisasi pengadaan meubeler dan alat musik tradisional di dinas tersebut,” katanya.

Alasan penolakan selanjutnya kata Saib, Fraksi Hanura menemukan tujuh proposal penerima hibah yang tidak jelas alamat domisilinya  dan diduga fiktif. Total nilai anggarannya juga sangat fantastis. Yakni sebesar Rp500 jutaan.

“Dana hibah itu, berpotensi disalahgunakan karena tidak sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah. Pemerintah daerah terkesan bagi-bagi bantuan hibah dan tidak berempati dengan masyarakat yang sedang kesulitan di tengah pandemi Covid-19 ini,” katanya.

Saib mengatakan, setiap bantuan hibah dimasukkan ke website saling bantu. Penerimanya harus melengkapi identitas seperti alamat lembaga calon penerima bantuan hibah.

“Aplikasi saling bantu diadopsi Pemerintah Kabupaten Mempawah dari Kota Bandung. Tujuannya untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik terhadap realisasi dana hibah yang diberikan pemerintah daerah. Supaya dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi masyarakat,” katanya.

Kalau begini kata Saib, sangat jauh panggang dari api. Itulah mengapa Fraksi Hanura tegas menolak laporan pertanggungjawaban penggunaan duit negara oleh Bupati Erlina.

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: